Sri Mulyani: KEM dan PPKF 2026 Disusun di Tengah Perubahan Drastis Tatanan Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, KEM-PPKF 2026 disusun di tengah perubahan fundamental dan drastis dalam tatanan serta tata kelola dunia.
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 disusun oleh Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di tengah perubahan fundamental dan drastis dalam tatanan serta tata kelola dunia.
Menurutnya, penyusunan KEM-PPKF 2026 ini mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33, yang menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.
Sri Mulyani menyoroti bagaimana globalisasi dan semangat kerja sama antarnegara telah bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan sengit. Proteksionisme dan prinsip 'My Country First' telah mengancam kerja sama bilateral dan multilateral yang dibangun usai Perang Dunia II.
Situasi ini, menurutnya, menciptakan gangguan rantai pasok global yang meningkatkan risiko dan biaya transaksi.
"Volatilitas dan ketidakpastian global telah melemahkan kegiatan ekspor, impor serta mendorong aliran modal keluar atau capital outflow yang pada gilirannya mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR Perkembangan APBN, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Sri Mulyani secara khusus menyoroti kebijakan pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat (AS) kepada 145 negara mitra dagangnya yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025.
Kebijakan ini, kata dia, setara dengan tingkat tarif ekstrem tinggi yang dilakukan AS 125 tahun yang lalu, seolah memutar balik jarum sejarah dunia ke abad ke-16 hingga ke-18 saat merkantilisme mendominasi. Situasi ini memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara.
Meski demikian, Sri Mulyani juga mencatat perkembangan positif dalam dua minggu terakhir, yaitu kesepakatan dagang antara AS dan Inggris serta dimulainya negosiasi dagang antara AS dan China yang menghasilkan 'jeda perang tarif'.
Namun, respons negara-negara terhadap kebijakan tarif resiprokal AS bervariasi, mulai dari negosiasi bilateral hingga retaliasi tarif. Dia juga menyesalkan peranan World Trade Organization (WTO) sebagai tempat negosiasi sengketa dagang antarnegara yang secara de facto tidak berjalan.
"Dinamika proses ini menggambarkan dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, perang dagang, perang keuangan dan bahkan perang militer antar negara," katanya.
Secara forward-looking, seluruh dunia mengalami revisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 dan 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2025 hanya pada level 2,8 persen (0,5 persen lebih lemah dari proyeksi sebelumnya) dan 3 persen untuk 2026 (0,3 persen lebih rendah).
Negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor ke AS mengalami pukulan mendalam, seperti Meksiko (dipangkas 1,7 persen), Thailand (1,1 persen), Vietnam (0,9 persen), dan Filipina (0,6 persen).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi ke bawah sebesar 0,4 persen oleh IMF, dengan proyeksi 4,7 persen untuk 2025 dan 2026.
Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi, serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5 persen. Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi, produksi, dan perdagangan, serta upaya negosiasi dan deregulasi terus dilakukan.
"Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat terus dilakukan. Semua ikhtiar ini tentu dijalankan dengan tetap menjaga APBN terjaga sehat, kredibel, dan efektif," kata Sri Mulyani.
(Dhera Arizona)