Sri Mulyani Promosikan KPR Hijau ke Milenial untuk Miliki Hunian Pertama
Sri Mulyani mengatakan ada produk KPR hijau bagi milenial yang memiliki potensi besar sebagai opsi pembiayaan yang sejalan dengan isu lingkungan.
IDXChannel – Permintaan hunian terus meningkat seiring bertumbuhnya populasi masyarakat. Namun, tak banyak masyarakat yang bisa membeli hunian terutama kaum milenial.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, pun memiliki solusinya. Dia mengatakan ada produk KPR hijau (green mortgage) yang memiliki potensi besar sebagai opsi pembiayaan yang sejalan dengan isu lingkungan.
Meski popularitasnya belum signifikan di Indonesia, dia yakin instrumen tersebut akan sangat menarik bagi generasi muda.
"KPR hijau punya potensi sangat besar di masa mendatang, khususnya bagi generasi muda yang mulai mencari hunian pertama mereka. Generasi milenial telah menjadi sumber pertumbuhan investasi ESG, berkontribusi hingga USD51,1 miliar dalam pembiayaan hijau di tahun 2020.”
“Terlebih, sekitar 75% milenial sangat peduli lingkungan dan lebih menyukai produk-produk ramah lingkungan," ujar Sri dalam seminar bertajuk "Energy Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout ASEAN Countries" di Jakarta, dikutip Rabu (23/8/2023).
Sri menyebut KPR hijau bisa mendorong program pembelian hunian dan renovasi yang sesuai dengan prinsip efisiensi energi. Dia pun mengungkapkan, sektor perumahan saat ini berkontribusi sebesar 17% dari emisi gas rumah kaca global.
Meski demikian, menurutnya KPR hijau masih belum begitu populer, termasuk di Indonesia. Beberapa bank telah mengambil langkah inisiatif untuk memprakarsai KPR hijau. Namun, tingkat pemahaman bagi konsumen dan developer dia sebut masih rendah. Menurutnya, konsep KPR hijau masih kurang familiar bagi masyarakat Indonesia.
"Untuk menjembatani hal ini, langkah strategis seperti pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mutlak diperlukan," ungkap Sri.
Indonesia, sebagaimana banyak negara ASEAN lainnya, mengalami pertumbuhan permintaan hunian yang cukup pesat. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian mencapai 12.7 juta.
Sri menyebut pemerintah telah menyediakan berbagai dukungan untuk pembiayaan hunian, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.
"Antara lain melalui skema subsidi (SBUM, SSB), pembangunan rusun, dan subsidi kredit seperti KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," pungkasnya.
(FRI)