Sri Mulyani Sebut Anggaran Pemilu Capai Rp25 Triliun, tapi Belum Termasuk 2024
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dukungan anggaran dari pemerintah untuk Pemilu 2024 sebesar Rp25,01 triliun.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Adapun total dukungan anggaran dari pemerintah untuk Pemilu 2024 sebesar Rp25,01 triliun.
Namun, kata Sri Mulyani, pagu ini bersifat sementara, karena TA 2024 masih dalam perhitungan.
"Anggaran yang disediakan memadai dan tetap prudent. Maka dari itu, pihaknya mendukung proses Pemilu baik dari tahun 2022, 2023, dan 2024 nanti," ucapnya dalam kuliah umum secara virtual di Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Dia menegaskan, memasuki tahun politik 2023 ini bukanlah hal yang harus ditakuti. Sebab, tahun politik justru sebagai upaya mematangkan demokrasi dan memperkokoh persatuan bangsa.
"Perbedaan adalah suatu kodrat. Enggak ada manusia yang diciptakan sama persis, even kalau Anda adalah kembar, manusia itu berbeda, itu adalah sesuatu yang memang kewajaran," ujar Sri dalam kuliah umum secara virtual di Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Sehingga, dia menyampaikan, bagaimana mewadahi perbedaan dalam sebuah demokrasi yang baik adalah sesuatu yang harus dijaga bersama.
"Perbedaan tidak berarti saya benci sama kamu, karena kita tidak akan pernah sama. Bagaimana kita bisa beda tapi kita tetap menghormati dan punya komitmen bersama, membangun Indonesia," ungkap Sri.
Dia juga berpesan, besar-kecil, jatuh-bangun, rusak-majunya Indonesia tergantung dari kita sendiri. Sehingga, jangan sampai menyalahkan orang lain.
"Lihat diri kita, dan saya yakin, dalam Pemilu nanti, dengan keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, untuk merayakan pesta demokrasi. Pesta loh, bukan perang demokrasi, maka kita akan bisa maju," jelasnya.
"18 partai sudah lolos, kita berharap semuanya yang akan masuk dalam arena kompetisi politik, semuanya yang akan menawarkan pada bangsa dan rakyat kita, sebuah masa depan bagi Indonesia dengan tata kelola yang baik dan dengan pilihan-pilihan kebijakan yang baik," pungkasnya.
(YNA)