Sri Mulyani Sebut Penerapan PPN 12 Persen Utamakan Asas Keadilan dan Gotong Royong

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif PPN 12 persen akan mengedepankan asas keadilan dan asas gotong royong.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan mengedepankan asas keadilan, asas gotong royong, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, beberapa aspek kebijakan menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menyelenggarakan berbagai paket kebijakan, sebagai syarat menjaga daya beli masyarakat.

"Sehingga ekonomi kita tetap jalan, meski kita pahami banyak peristiwa global yang terjadi dan di dalam negeri yang terus kita waspadai," ujarnya dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Asas keadilan di antaranya bagi kelompok yang mampu, berkontribusi membayar pajak sesuai Undang-undang (UU), bagi rakyat yang tidak mampu dilindungi negara dan diberikan bantuan (negara hadir).

Dia menerangkan, keberpihakan kepada masyarakat karena selama ini barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak telah diberi pembebasan PPN (tarif 0 persen) yakni kebutuhan pokok (beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar), jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum, yang diperkirakan mencapai Rp265,6 triliun (2025).

Barang yang sesuai peraturan perundangan seharusnya membayar PPN 12 persen, namun karena sangat diperlukan oleh masyarakat umum, maka beban kenaikan PPN sebesar 1 persen akan ditanggung oleh pemerintah.

“Dengan demikian, harga barang atau jasa yang dibayar oleh masyarakat tidak akan mengalami perubahan. Barang-barang ini meliputi tepung terigu, gula untuk industri, dan Minyakita,” kata Menkeu.

Asas gotong royong di antaranya penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah dan dikonsumsi masyarakat mampu yakni kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan yang berstandar internasional berbiaya mahal.

Desain paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan sebagai berikut:

1. Rumah Tangga - Bantuan pangan/beras, PPN DTP 1 persen untuk tepung terigu, gula industri, dan Minyakita, diskon listrik 50 persen;
2. Pekerja - Kemudahan akses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami PHK;
3. UMKM - Perpanjangan masa berlakunya PPh Final 0,5 persen;
4. Industri Padat Karya - Insentif PPh pasal 21 DPT untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, bantuan sebesar 50 persen untuk Jaminan Kecelakaan Kerja pada sektor padat karya;
5. Mobil Listrik dan Hybrid - Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), kendaraan bermotor hybrid;
6. Sektor Perumahan - PPN DTP pembelian rumah.

(Dhera Arizona)