Sri Mulyani Sudah Cairkan Rp11,2 Triliun untuk IKN di 2024
Hingga Juli 2024, anggaran IKN yang sudah terserap mencapai Rp11,2 triliun atau 26 persen dari pagu.
IDXChannel - Pemerintah menaikkan anggaran untuk kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini. menjadi Rp42,5 triliun. Hingga Juli 2024, anggaran yang sudah terserap mencapai Rp11,2 triliun atau 26 persen dari pagu.
“Yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di kuartal III maupun di kuartal terakhir," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Dia pun merinci penyerapan anggaran IKN terbagi ke dalam dua klaster, yakni infrastruktur dan non infrastruktur. Untuk klaster infrastruktur, penyerapannya sebesar Rp9 triliun dari pagu Rp39,3 triliun. Sebagian besar anggaran IKN di 2024 memang untuk klaster ini dengan porsi 92,5 persen.
Realisasi anggaran itu, kata Sri Mulyani, digunakan untuk pembangunan gedung, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang mencakup Istana Negara, Istana Garuda, Kawasan Kemenko dan kementerian lain serta Otorita IKN (OIKN). Selain itu, anggaran juga terserap untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
"Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja (bandara) VVIP, jalan tol IKN, jembatan IKN yang kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian fasilitas air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air dan akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” katanya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki 108 kontrak pembangunan untuk IKN senilai Rp84,2 triliun. Namun, kontrak tersebut tidak dieksekusi seluruhnya pada tahun ini karena sebagian proyek memiliki kontrak jamak (multiyears).
“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver (eksekusi) baru kita pay (bayar) atau ada perjanjian kontraknya per termin,” ujar Menkeu.
Sementara untuk klaster non infrastruktur terserap Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk perencanaan, persiapan, hingga sosialisasi IKN. Kemudian ada untuk dukungan pengamanan Polri, hingga operasional OIKN.
(Rahmat Fiansyah)