Sri Mulyani Ungkap Dampak Rupiah Tembus Rp16.400 per USD ke Belanja Subsidi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui pelemahan nilai tukar Rupiah berdampak pada beban biaya subsidi energi.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui pelemahan nilai tukar Rupiah berdampak pada beban biaya subsidi energi. Sebab, pembayaran subsidi listrik hingga bahan bakar minyak (BBM) mayoritas menggunakan mata uang dolar AS karena dipenuhi dari hasil impor.
Apalagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, rata-rata nilai tukar Rupiah diasumsikan hanya Rp15 ribu per USD. Sementara saat ini, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS tercatat masih berada di level Rp16.400-an per USD.
"Maka yang akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasinya menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, subsidi BBM yang sebagian bahannya adalah impor. Maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari Rupiah yang bergerak ke dalam," katanya dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6/2024).
Menurut Sri Mulyani, apabila volume atau harga komoditas yang sudah ditetapkan di dalam APBN 2024 tidak berubah, sementara Rupiah melemah dan dolar AS terus perkasa, praktis akan terjadi deviasi atau penyimpangan dari peraturan khususnya dari sisi anggaran.
"Jumlah belanja subsidi BBM, listrik, LPG itu kalau tidak ada perubahan policy artinya volume sesuai dengan yang ada dalam UU APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai asumsi juga ada deviasi," katanya.
Meski begitu, diakui Menkeu, besaran belanja subsidi yang akan terdampak selisih pelemahan kurs ini tentu akan disesuaikan dengan tagihan yang dilakukan oleh PT Pertamina dan PT PLN. Namun, baru akan direspons setelah total tagihannya ditinjau oleh BPKP.
"Nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN ke pemerintah. Setiap kuartal kita akan kemudian minta BPKP untuk audit dan kami akan membayar sesuai kemampuan keuangan negara seperti tahun lalu kita bayar sampai kuartal III karena kuartal IV baru diaudit sesudah tahun anggaran selesai," kata Sri Mulyani.
Terakhir, dia juga memastikan besaran belanja subsidi sesuai APBN 2024 masih akan sesuai dengan yang tertera dalam UU APBN 2024.
"Nilai subsidi BBM Rp300an triliun termasuk LPG dan lain-lain, alokasi itu memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi. Sedapat mungkin kita akan bayar sesuai kemampuan keuangan negara," katanya.
(YNA)