Sri Mulyani Ungkap Sudah Keluarkan Dana PDN Capai Rp700 M
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati blak-blakan soal alokasi anggaran untuk Pusat Data Nasional (PDN).
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati blak-blakan soal alokasi anggaran untuk Pusat Data Nasional (PDN). Hingga Mei 2024, realisasi belanja dana PDN mencapai Rp700 miliar.
Adapun, realisasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di paruh pertama tahun ini menyentuh Rp4,9 triliun.
Realisasi ini terdiri atas pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun, PDN Rp700 miliar, pengembangan kapasitas satelit Rp700 miliar, dan operasional Palapa Ring Rp1,1 triliun.
“Kominfo Rp4,9 triliun, sudah dibelanjakan ini mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G, dan data center nasional (PDN) Rp700 miliar,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku anggaran belanja Kominfo tergolong tinggi, bahkan hampir menyentuh Rp5 triliun sampai Mei 2024.
"Kapasitas satelit Rp700 miliar dan Palapa Ring Rp1,1 triliun. Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun, yaitu Rp4,9 triliun," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta dilakukan investigasi usai server PDN Kominfo mengalami serangan siber Ransomware sejak Kamis (20/6/2024). Peristiwa ini menimbulkan down dan mengganggu layanan publik di berbagai instansi selama empat hari.
“Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal,” jelasnya.
“Sebabnya apa yang terjadi itu sedang dilakukan [investigasi] oleh Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya,” katanya.
Agar kejadian tersebut tidak terulang, lanjut Wapres, pemerintah terus melakukan langkah antisipasi demi melindungi data negara dan masyarakat, serta segala pelayanan publik yang terafiliasi.
“Memang kejadian ini selalu terjadi, di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu, kita akan memperkuat untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu,” katanya.
(SLF)