Strategi Kemenhub Atasi Masalah Transportasi Barang
Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah masalah terkait dengan penataan transportasi barang.
IDXChannel - Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah masalah terkait dengan penataan transportasi barang. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan angkutan barang yang menggunakan jalan darat masih mendominasi dengan 87 persen.
Disusul oleh angkutan laut sebesar 12,6 persen, kereta api 0,26 persen, dan sisanya diangkut melalui moda transportasi udara.
Sehingga permasalahan yang timbul di sektor transportasi barang yakni tingginya kecelakaan, kemacetan, kendaraan over dimension over load [ODOL], kerusakan infrastruktur jalan.
Budi Karya mengatakan bahwa permasalahan tersebut berdampak terhadap tingginya biaya logistik di Indonesia.
Dia mengatakan berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2021 biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan biaya logistik negara kawasan Asean seperti, Malaysia yang hanya hanya 13 persen dari PDB.
Dia juga menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat terakhir dibanding negara tetangga seperti Singapura yang menduduki tingkat pertama, kemudian Vietnam dalam performa Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023.
"Kondisi itu berdampak pada penurunan level kompetitif industri logistik dari bangsa bangsa lain," kata Budi Karya melalui tayangan virtual, Selasa (1/8/2023).
Menghadapi masalah, Menhub menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menyiapkan 7 strategi diantarnya yakni pertama meningkatkan implementasi perizinan berbasis online. Kedua mewajibkan penerapan manajemen keselamatan angkutan umum khusunya angkutan barang.
Ketiga, melakukan pembangunan dan peningkatan fasilitas penimbangan kendaraan motor. Keempat mendorong menggunakan terminal umum. Kelima ,mendorong integrasi multimoda untuk mengurangi beban jalan. Keenam, mendukung program tol laut melalui angkutan perintis.
"Ketuju, pengembangan sistem dan aplikasi perizinan Spionam untuk mempersingkat proses pelayanan perizinan angkutan barang, khususnya berbahaya," katanya.
Adapun dia mengatakan bahwa implementasi tersebut perlu adanya kolaborasi dari seluruh pihak dalam mewujudkan transportasi barang yang selamat dan teratur dan efisien.
(SLF)