Swasta Bisa Gelar Vaksinasi Berbayar, Bio Farma: Belum Ada Komunikasi
Skema pelaksanaan dan harga vaksin gotomng royong individualbelum dibahas saat ini.
IDXChannel - Pemerintah membuka kesempatan bagi perusahaan swasta untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong individu. Meski begitu, skema pelaksanaan dan harga vaksin belum belum dibahas saat ini.
PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi yang ditugaskan melakukan pengadaan dan memproduksi vaksin Covid-19 belum membuka komunikasi dengan manajemen perusahaan swasta.
"Belum ada (komunikasi harga dengan swasta)," ujar Bambang saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (13/7/2021).
Bambang mencatat, pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu akan diperluas kepada korporasi swasta dengan pertimbangan kepemilikan fasilitas kesehatan (Faskes).
Faskes tersebut menjadi syarat yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor Nomor 19 Tahun 2021. Adapun faskes yang dimaksud adalah cool room, vaksinator, izin dari Kemenkes, dan sejumlah prosedur pelayanannya.
Untuk memperoleh akses tersebut, manajemen perusahaan harus mengajukan kepada Bio Farma. Dalam prosesnya, Holding BUMN Farmasi akan melakukan pengkajian ulang.
"Jadi fasilitas kesehatan yang swasta juga boleh, asal memenuhi persyaratan, sepanjang dia tidak menjalankan program vaksinasi pemerintah. Jadi tidak ada hal yang khusus," katanya.
Vaksinasi gotong royong untuk individu merupakan program vaksinasi gotong royong yang diperluas melalui Permenkes Nomor Nomor 19 Tahun 2021. Jika sebelumnya pelaksanaan vaksinasi gotong royong dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum atau badan usaha (BUMN), untuk karyawan dan keluarganya.
Kini, pemerintah memperluas pelayanan melalui fasilitas kesehatan yang dimiliki BUMN dan swasta untuk difokuskan kepada masyarakat secara individu. "Sekarang diperluas, ada perubahan atau perluasan target atau sasarannya," katanya.
Adapun vaksin Sinopharm menjadi jenis vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong individu. Bambang menyebut, jenis vaksin yang digunakan harus berbeda dengan vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi pemerintah. (TIA)