Tak Ada Perkembangan, Satgas: PPKM Mikro di 12 Provinsi Perlu Dievaluasi

Jubir Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di 12 provinsi perlu dievaluasi.

IDXChannel - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di 12 provinsi perlu dievaluasi. Pasalnya dari hasil laporan pelaksanaan maupun pembentukan posko tidak mengalami perkembangan.

“Berkaca dari hal tersebut tentunya pelaksanaan PPKM mikro yang sudah berlangsung selama 16 minggu ini perlu dievaluasi. Berdasarkan laporan pelaksanaan PPKM mikro terakhir terdapat 12 provinsi  yang tidak mengalami perkembangan laporan pelaksanaan maupun pembentukan posko pada dua minggu terakhir,” katanya dalam konferensi persnya, Jumat (11/6/2021).

Wiku menyebutkan kedua belas provinsi tersebut adalah  Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara. Lalu NTB, NTT, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.

“Untuk itu, saya minta kepada seluruh gubernur terutama pada 12  provinsi ini untuk berkoordinasi dengan bupati dan walikotanya untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan PPKM mikro di tingkat desa/kelurahan,” ujarnya.

Wiku menegaskan bahwa jika tidak ada laporan terkait operasional posko maka pemerintah akan kehilangan alat navigasi. Sehingga akan mempersulit dan menghambat upaya penanganan pandemi covid-19 secara efektif.

“PPKM mikro yang selama 13 minggu sebelumnya kemarin telah terbukti berhasil menurunkan kasus Covid-19 nasional secara drastis tentunya perlu untuk terus dipertahankan. Tantangan yang saat ini kita hadapi adalah dampak dari periode libur Idulfitri kemarin ditambah dengan pelaksanaan PPKM mikro pada beberapa daerah yang mulai lengah,” ungkapnya. 

(IND)