Tak Hanya Nikel, Program Hlilirasasi Diperluas ke Sektor Kehutanan hingga Perikanan
Selain mineral seperti nikel, hilirisasi kini juga diarahkan ke sektor kehutanan, minyak dan gas, hingga perikanan dan kelautan.
IDXChannel - Pemerintah terus memperluas program hilirisasi pada berbagai sektor strategis nasional. Selain mineral seperti nikel, hilirisasi kini juga diarahkan ke sektor kehutanan, minyak dan gas, hingga perikanan dan kelautan.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan cetak biru pengembangan hilirisasi untuk memperluas nilai tambah berbagai komoditas unggulan Indonesia.
"Pemerintah kita, kementerian kita, juga ingin meningkatkan implementasi hilirisasi pada kehutanan, minyak dan gas, dan juga perikanan dan kelautan, dan jelas kami memiliki cetak biru tentang energi hilirisasi kita," ungkapnya dalam acara Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Economic Breakfast di Wisma Danantara, Jumat (8/5/2026).
Rosan menjelaskan, hilirisasi nikel menjadi salah satu fokus utama karena Indonesia memiliki sekitar 42 persen cadangan nikel dunia. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan bauksit dan tembaga terbesar kedua di dunia.
Tak hanya sektor mineral, pemerintah juga melihat potensi besar dari komoditas kelautan dan perkebunan. Rosan menyebut Indonesia merupakan produsen rumput laut nomor dua di dunia dan menjadi produsen terbesar untuk kategori rumput laut tropis.
Selain itu, hilirisasi juga mulai diarahkan pada komoditas udang dan kelapa. Menurut Rosan, investasi hilirisasi kelapa senilai USD100 juta yang masuk tahun ini mampu menciptakan sekitar 30 ribu lapangan kerja.
"Tahun ini kita memiliki investasi untuk kelapa, untuk hilirisasi kelapa hanya USD100 juta, tapi itu menciptakan 30.000 lapangan kerja," kata Rosan.
Di sisi lain, Rosan menegaskan pemerintah terus memperbaiki iklim investasi nasional guna menarik lebih banyak investor. Upaya tersebut dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, pemangkasan birokrasi, hingga peningkatan kepastian kebijakan bagi investor.
"Kita terbuka untuk bisnis. Jadi itulah mengapa kita mencoba untuk memangkas birokrasi, mengurangi jumlah regulasi yang tidak perlu, kebijakan dari semua tingkat yang berbeda dan juga memberikan kepastian lebih tidak hanya untuk investasi yang datang ke Indonesia tetapi juga investasi domestik," ujarnya.
(Febrina Ratna Iskana)