Tak Naikkan Harga BBM Non Subsidi, Langkah Pemerintah Panen Apresiasi
Dengan harga jual BBM tidak mengalami kenaikan, dipercaya dapat turut berperan dalam mengurangi dampak instabilitas politik.
IDXChannel - Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) sejauh ini belum melakukan penyesuaian terhadap harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi untuk periode Februari 2024 ini.
Langkah mempertahankan harga jual tersebut panen apresiasi dari sejumlah kalangan, lantaran dapat menjaga daya beli masyarakat, sehingga perekonomian nasional secara keseluruhan tetap stabil.
Salah satu apresiasi datang dari Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, yang menilai bahwa keputusan pemerintah tidak menaikkan seluruh jenis BBM, baik subsidi maupun non subsidi, merupakan langkah tepat.
"Kenaikan harga akan memberikan dampak ekonomi yakni menyulut inflasi, menekan daya beli, jadi itu memang kurang tepat," ujar Fahmy.
Dengan tetap mempertahankan harga BBM yang sama, menurut Fahmy, maka keuangan negara tidak akan terbebani, karena pemerintah tidak lagi memberikan kompensasi kepada Pertamina saat menetapkan harga BBM non subsidi di bawah harga pasar.
"Setelah diputuskan bahwa itu merupakan strategi Pertamina maka beban itu akan berkurang karena negara tidak perlu lagi memberikan kompensasi," tegas Fahmy.
Sementara, Pengamat Ekonomi dan Energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai bahwa opsi menaikkan harga BBM sebenarnya juga cukup beralasan untuk diambil, seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia akibat krisis biaya transportasi di Laut Merah.
Namun, dengan memilih untuk tetap mempertahankan harga jual, alih-alih menaikkannya, pemerintah disebut Yayan sedikitnya memiliki dua pertimbangan.
Pertama, menurut Yayan, adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian, mengingat saat ini juga sedang berlangsung masa kampanye terkait Pemilihan Umum (Pemilu) yang bakal dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024 mendatang.
Dengan harga jual BBM tidak mengalami kenaikan, dipercaya Yayan dapat turut berperan dalam mengurangi dampak instabilitas politik.
"Adanya nuansa politik yang mungkin ditahan oleh pemerintah agar tidak menaikkan harga minyak untuk menjaga stabilisasi agar mengurangi dampak instabilitas politik akibat kampanye," ujar Yayan.
Sedangkan pertimbangan kedua, dikatakan Yayan, berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah.
"Saya agak khawatir dengan kinerja APBN yang saat ini memang agak berat karena bansos dan kinerja pendapatan pemerintah yang masih uncertainty sehingga meningkatkan mitigasi risiko," tegas Yayan. (TSA)