ECONOMICS

Target Produksi Migas Tahun Depan Naik Tipis 1,7 Juta Barel per Hari

Oktiani Endarwati 27/05/2021 16:25 WIB

SKK Migas memproyeksikan lifting minyak dan gas (migas) pada tahun 2022 mencapai 1,739 juta barel minyak ekuivalen per hari (MBOEPD). 

Target Produksi Migas Tahun Depan Naik Tipis 1,7 Juta Barel per Hari (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan lifting minyak dan gas (migas) pada tahun 2022 mencapai 1,739 juta barel minyak ekuivalen per hari (MBOEPD). 

Angka ini lebih tinggi dari target APBN 2021 yang sebesar 1,712 MBOEPD dan juga outlook 2021 yang sebesar 1,669 MBOEPD.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, untuk lifting minyak sebesar 704.000 BOPD. "Dari minyak bumi tahun ini diprognosakan 682.000 BOPD dan tahun 2022 menjadi 704.000 BOPD," ujarnya dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (27/5/2021).

Sementara untuk lifting gas bumi di tahun 2022 diproyeksikan mencapai 1,04 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), naik dari outlook 2021 yang sebesar 987.000 BOEPD.

"Semangatnya kerja keras, semangat upaya untuk tidak lagi terjadi decline," ungkap Dwi. 

Sebelumnya, SKK Migas juga menargetkan produk minyak mencapai 1 juta barel per hari (bph) dan produksi gas bumi mencapai 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan investasi sebesar USD187 miliar.
"Kami perkirakan kebutuhan investasi sebesar USD187 miliar, dengan total gross revenue mencapai USD371 miliar dengan proyeksi pendapatan negara mencapai USD131 miliar," ujar Soetjipto.

Dia melanjutkan, besarnya investasi tersebut tidak hanya memberi dampak dari sisi pendapatan negara, melainkan juga multiplier effect dari uang yang beredar sehingga berdampak pada ekonomi baik secara nasional maupun regional.

Meski begitu, dia mengakui masih ada tantangan yang harus diatasi untuk menarik investasi di sektor hulu migas. Diantaranya rumitnya perizinan, tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, sistem fiskal yang dianggap terlalu rumit, hingga hambatan di daerah operasional yang jauh dari jangkauan infrastruktur.

"Upaya mencapai 1 juta BPOD dan 12 BSCFD memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar kegiatan di lapangan bisa berjalan lancar dan efektif," jelasnya. (RAMA)

SHARE