Targetkan NZE 2060, PLN Diminta Siapkan Model Bisnis yang Relevan
MKI menilai PT PLN (Persero) harus menyiapkan model bisnis yang tepat untuk menjaga sustainability PLN dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
IDXChannel - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menilai PT PLN (Persero) harus menyiapkan model bisnis yang tepat untuk menjaga sustainability PLN dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Vice Chairman I MKI Chairani Rachmatullah mengatakan, PLN telah merencanakan banyak pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti PLTU yang akan pensiun, maupun untuk mengisi kebutuhan tambahan ke depan.
Menurut dia, permasalahan yang krusial dalam pemanfaatan teknologi EBT adalah harus memilih teknologi yang ekonomis. Sebab hal ini untuk menjaga sustainability perusahaan.
"Hal mendasar yang perlu disiapkan adalah model bisnis yang tepat untuk menjaga sustainability PLN sebagai penyelenggara layanan kelistrikan Indonesia, dimana dari 64 gigawatt (GW) di Indonesia ini hampir 90% di kelola oleh PLN. Maka menjaga kehandalan layanan kelistrikan dianggap sangat penting sekali," ujarnya dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9, Senin (22/11/2021).
Dia mengapresiasi program transformasi PLN sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Termasuk dalam penyusunan RUPTL yang green agar target 23% EBT 2025 dapat tercapai. Di sisi lain, PLN juga mengimplementasikan digitalisasi di seluruh rantai bisnisnya agar proses bisnisnya lebih efisien.
"Namun green RUPTL ini sendiri kan baru bicara mengenai neraca daya yang dipasok mayoritas oleh pembangkit EBT nantinya," ungkapnya.
Dia melanjutkan, PLN juga perlu mencermati terkait modernisasi sistem penyaluran dan distribusi. Sebab, ketika semakin banyak pembangkit maka perlu perbaikan seperti digitalisasi, improvement untuk sistem transmision dan distribusinya PLN.
"Disamping itu, sisi keuangan perlu dipersiapkan secara baik, agar rencana teknis bisa tereksekusi tepat waktu. Untuk itu, PLN harus terus berdiskusi secara intens dengan para regulator, Kementerian ESDM dan stakholder lain di sektor ketenagalistrikan," tandasnya. (NDA)
