Tekan Angka Kemiskinan, Pemerintah Diminta Tetap Beri Bantuan ke UMKM
Pemerintah diminta tetap menyalurkan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menekan jumlah kemiskinan di Indonesia.
IDXChannel - Pemerintah diminta tetap menyalurkan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menekan jumlah kemiskinan di Indonesia.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bima Yudistira mengungkapkan, sektor UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian dan sektor yang mampu menekan angka kemiskinan saat ini.
"Untuk UMKM ini diharapkan masih mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah, kerena umkm saat ini menjadi penggerak perekonomian Indonesia," ujarnya dalam Market Review IDXChannel, Senin (18/7/2022).
Selain itu, Bima mengatakan program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak mengalami perubahan dan kenaikan.
Kemudian, jangkauan dari program tersebut harus diperluas dan dialokasikan terhadap umkm yang memiliki serapan tenaga yang besar.
"Yaitu sektor-sektor yang sifatnya padat karya, industri perorangan, perdagangan dan pertanian. Alokasi dana tersebut harus lebih besar," katanya.
Bima menambahkan, pemerintah juga harus bisa menstabilkan harga bahan baku bagi pelaku UMKM serta memprioritaskan pelaku UMKM.
"Misalkan adanya pembatasan BBM dan gas elpiji 3 kg, pelaku UMKM harus mendapatkan prioritas, sehingga mereka dapat mendorong tingkat perekonomian Indonesia," pungkasnya.
Heri Purnomo untuk tetap memeberikan bantuan permodalan kepada pelaku Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk dapat menekan jumlah kemiskinan di Indonesia.
Menurutnya, sektor UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian dan sektor yang mampu menekan angka kemiskinan saat ini.
"Untuk UMKM ini diharapkan masih mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah, kerena umkm saat ini menjadi penggerak perekonomian Indonesia," ujarnya dalam Market Review IDXChannel, Senin (18/7/2022).
Selain itu, Bima mengatakan program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak mengalami perubahan dan kenaikan.
Kemudian, jangkauan dari program tersebut harus diperluas dan dialokasikan terhadap umkm yang memiliki serapan tenaga yang besar.
"Yaitu sektor-sektor yang sifatnya padat karya, industri perorangan, perdagangan dan pertanian. Alokasi dana tersebut harus lebih besar," katanya.
Bima menambahkan, pemerintah juga harus bisa menstabilkan harga bahan baku bagi pelaku UMKM serta memprioritaskan pelaku UMKM.
"Misalkan adanya pembatasan BBM dan gas elpiji 3 kg, pelaku UMKM harus mendapatkan prioritas, sehingga mereka dapat mendorong tingkat perekonomian Indonesia," tandas Bima. (RRD)