Tekan Backlog Kepemilikan Rumah, Wapres Minta REI Percepat Pembangunan
Pemerintah mendorong pembangunan perumahan, mendukung bukan hanya untuk mengurangi backlog kekurangan perumahan
IDXChannel - Wakil Presiden Maruf Amin meminta DPP Real Estate Indonesia (REI) untuk melakukan percepatan pembangunan rumah.
Hal tersebut dalam rangka menekan angka backlog kepemilikan rumah yang saat ini terdapat 12,75 juta. Hal itu diungkapkan ketika wapres menerima ketua DPP REI di kediamannya.
Menurutnya selain untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat, program tersebut juga mendorong usaha lain yang terkait dengan pembangunan rumah.
"Pemerintah mendorong pembangunan perumahan, mendukung bukan hanya untuk mengurangi backlog kekurangan perumahan, tapi juga punya multiplier effect, termasuk usaha masyarakat, seperti gorden, bata, dan pasir,” ujar Wapres dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (25/5/2022).
Menurut Wapres sektor properti masih menunjukkan tren positif dibandingkan sektor lain. Untuk itu, ia menekankan, pembangunan satu juta rumah harus dioptimalkan.
“Pemerintah mendorong pembangunan satu juta rumah, hanya memang di pandemi ada penurunan tahun 2020-2021, tetapi masih positif dibanding sektor lain, ini harus didorong terus,” sambungnya.
Menjawab hal tersebut Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan bahwa saat ini sektor perumahan masih menunjukan hasil positif dibandingkan dengan sektor usaha lain meskipun sedikit melandai di tengah pandemi yang melanda.
“Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan on the right tract, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih postif adalah di bidang properti, termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” sambung Totok.
Selain itu, Paulus menambahkan bahwa saat ini DPP REI sedang mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni, khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki (rent to own).
“Untuk apartemen kami sampaikan ada program rent to own, bukan masalah kejenuhan market, tapi kemampuan masyarakat untuk memililiki apartemen kerena nilai bangunannya cukup mahal, sehingga dengan program ini menyewa dulu untuk memiliki kemudian,” pungkasnya.
(SAN)