Tekanan Ekonomi Masih Kuat, DPR Minta Banpres Produktif UMKM Diperpanjang

DPR minta bantuan presiden untuk UMKM masih diperpanjang karena tekanan ekonomi masih kuat tahun ini.

IDXChannel - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memberikan pujiannya atas kinerja Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM). Kinerja KemenKop UKM dinilai cukup baik apalagi di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19.

"Nah tapi kita juga melihat bahwa ada prediksi-prediksi ekonomi yang saya pikir harus kita lihat secara secara lebih tepat," ujar Martin dalam Rapat Kerja bersama MenKop UKM Teten Masduko di Jakarta, Rabu(2/6/2021).

Hal ini karena program Bantuan Presiden (Banpres) untuk usaha mikro diperpendek dengan anggapan atau asumsi bahwa pada paruh ketiga tahun ini pertumbuhan ekonominya akan positif.

"Pada saat yang sama, ketika kita memprediksi pertumbuhan ekonominya positif, kita melihat juga banyak juga ritel yang tutup seperti Matahari. Ini kan sebenarnya agak aneh ya, jadi data menunjukkan pertumbuhan positif dengan didorong oleh konsumsi tapi ritelnya tutup gitu," ujar Martin.

Jadi, menurut dia, ini harus didalami lebih lanjut, karena secara pribadi, dirinya mendukung program Banpres untuk usaha mikro itu tetap dilanjutkan.

"Karena kita melihat tadi ya fenomena masih tutupnya ritel berarti tekanan ekonomi masih kuat di bawah. Saya sebenarnya menginginkan program Banpres UMKM itu tetap masih ada berlanjut untuk tahun anggaran 2022 karena kita harus antisipasi bahwa tekanan ekonomi itu masih ada," terangnya.

Martin mengkhawatirkan jika ekonomi nanti belum seoptimis atau sebaik yang diasumsikan, ditakutkan optimisme tersebut belum tentu terjadi.

"Kalau soal anggaran menurut saya dari pelaksanaan Banpres itu,  harus bisa betul-betul dimanfaatkan oleh MenKop UKM dan KemenKopUKM untuk menyusun basis data," tambahnya.

Jadi selama ini, lanjut dia, basis data UMKM itu tidak rata tersebar di berbagai kementerian, sehingga ketika menyusun kebijakan, tidak bisa mendesain dengan tepat akhirnya. "Kalau tanpa data itu, kita akhirnya cuma bisa kira-kira. Nah jadi sudah diwanti-wanti juga dari tahun lalu agar difokuskan pada basis data," ungkap Martin.

Dia menilai bahwa untuk Kementerian yang lain tetap oke, tapi basis datanya harus ada di  KemenKop UKM. "Sehingga kebijakan dan program yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan," pungkas Martin. (TIA)