Terancam Gagal Bayar Utang per 1 Juni, Anggaran Pemerintah AS Buat Apa Saja?

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan negeri Paman Sam bisa mengalami gagal bayar utang atau default paling cepat 1 Juni 2023.

IDXChannel - Kisruh utang negeri Paman Sam tampaknya akan memiliki efek panjang. Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan negeri Paman Sam bisa mengalami gagal bayar utang atau default paling cepat 1 Juni 2023.

Yellen mendesak Kongres segera menaikkan atau menangguhkan batas utang.

“Setelah meninjau penerimaan pajak federal baru-baru ini, kami memperkirakan bahwa kami tidak akan dapat memenuhi kewajiban pemerintah pada awal Juni, paling cepat 1 Juni, jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang sebelum itu," tulis Yellen dalam sebuah surat kepada anggota parlemen, dilansir dari CBS News pada Selasa (2/5/2023).

Sampai saat ini, Partai Republik yang menguasai DPR dan Gedung Putih masih belum menyepakati kenaikan batas utang. Partai Republik ingin kenaikan batas utang dibarengi dengan pemangkasan anggaran pemerintah.

Senin malam, Presiden Joe Biden memanggil keempat pemimpin kongres untuk membahas batas utang. Pekan depan, dia mengundang mereka kembali untuk membahas plafon utang dan anggaran tahun fiskal 2024.

Bulan lalu, DPR meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang mencakup kenaikan batas utang dan pemangkasan anggaran pemerintah. RUU tersebut ditentang keras Gedung Putih dan Senat.

“Ada RUU yang saat ini diabaikan Senat yang bisa menghentikan risiko gagal bayar. Senat dan Presiden harus segera mulai bergerak," Kata Ketua DPR Kevin McCarthy.

Sebelumnya, Biden sempat menolak kenaikan pagu utang dikaitkan dengan pemotongan anggaran dan menuduh Partai Republik menyandera ekonomi AS.

Pada awal tahun, Yellen juga telah  memperkirakan AS dapat mengalami default sekitar pertengahan 2023. Lalu mengapa AS bisa sampai pada tahap terancam default?

Alokasi Anggaran AS

Di tengah isu gonnjang-ganjing utang, AS merupakan salah satu negara adidaya yang memiliki anggaran pemerintahan jumbo. APBN AS dialokasikan untuk kepentingan negara-negara federal yang mencakup banyak wilayah bagian.

Sebagai informasi, saat ini, utang AS tembus USD31,46 triliun, yang artinya setiap penduduk Amerika menanggung hutang sebesar USD 94.194 atau setara Rp1,38 miliar (kurs 14.707 per USD).

Pemerintah federal kemudian membelanjakan uang negara untuk berbagai barang, program, dan layanan yang mendukung perekonomian dan masyarakat Amerika.

Pemerintah federal juga membelanjakan uang untuk bunga yang timbul dari hutang federal yang belum dibayar. Konsekuensinya, seiring dengan pertumbuhan utang, pengeluaran untuk biaya bunga juga umumnya meningkat.

Jika pemerintah membelanjakan lebih dari yang terkumpul dari pendapatan, maka akan terjadi defisit anggaran. Jika pemerintah membelanjakan lebih sedikit daripada pendapatan, maka akan terjadi surplus anggaran.

Pada tahun fiskal 2022, pemerintah membelanjakan USD6,27 triliun, lebih besar dari pendapatan yang mengakibatkan defisit.

Pemerintah federal hanya mengumpulkan pendapatan USD4,90 triliun, yang mengakibatkan defisit mencapai USD1,38 triliun.

Pada tahun ini, pemerintah AS telah menghabiskan USD3,15 triliun pada tahun fiskal 2023.

Adapun pengeluaran terbesar dari anggaran pemerintah AS pada 2022 adalah anggaran untuk pengaman sosial mencapai USD1,22 triliun. (Lihat tabel di bawah ini.)

Menurut analisis Peter G. Peterson Foundation, pemerintah federal membelanjakan lebih dari yang dibutuhkan, memaksa departemen keuangan untuk meminjam uang untuk menutupi defisit tahunan itu.

“Dan defisit setiap tahun menambah utang nasional kita yang terus bertambah” ujar riset Peter G. Peterson Foundation, dikutip Selasa (2/5/2023).

Secara historis, defisit terbesar AS disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk keadaan darurat nasional seperti perang besar atau era Great Depression.

Namun saat ini, defisit anggaran AS terutama disebabkan oleh faktor struktural yang sebenarnya dapat diprediksi.

Seperti meningkatnya generasi baby-boomer, meningkatnya biaya perawatan kesehatan, dan sistem pajak yang tidak menghasilkan cukup pendapatan pemerintah.

Ditambah, pandemi Covid-19 memperburuk lintasan fiskal negeri Paman Sam yang sudah tidak memenuhi syarat berkelanjutan.

Sementara itu, sistem perawatan kesehatan AS adalah yang termahal di dunia. Masyarakat AS membelanjakan dua kali lebih banyak untuk biaya perawatan kesehatan dibandingkan negara maju lainnya.

Menurut Peter G. Peterson Foundation, biaya perawatan kesehatan rata-rata per orang di AS mencapai USD12.318. Namun, sistem kesehatan di AS tidak memberikan hasil kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan.

Ini menjadi ironi negeri Paman Sam di tengah statusnya sebagai negara adi kuasa. Terlebih risiko default ini akan memberikan dampak signifikan tidak hanya bagi perekonomian AS, tetapi juga ekonomi global secara keseluruhan. (ADF)