Terkait Trem, DPRD Minta Pemkot Bogor Matangkan Strategi Transportasi
DPRD mendesak Pemkot Bogor untuk mematangkan kembali soal kajian rencana strategi (renstra) transportasi, terkait rencana pembangunan transportasi trem.
IDXChannel-- DPRD Kota Bogor mendesak Pemkot Bogor untuk lebih mematangkan kembali soal kajian rencana strategi (renstra) transportasi di Kota Bogor, terkait ada rencana pembangunan moda transportasi trem.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyatakan, siap duduk bersama kembali bersama Pemkot Bogor untuk mengkaji kembali renstra penataan transportasi di kota hujan.
Apalagi, kata dia, saat ini pemerintah pusat telah menyetujui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Bogor.
“Apakah perlu ada perubahan dan penataan,” ujar Atang.
Atang mengatakan, ketika revisi tersebut sudah disahkan kedepan tinggal menyusun rencana disain tataruang yang bisa disinkronisasi dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Ketika clear baru kita jalankan,” kata Atang.
Lebih lanjut itu melihat rencana penataan transportasi yang dilakukan Pemkot Bogor tidak pernah matang.
Menurutnya, ada beberapa hal belum terlaksana atau belum terimplementasi dengan baik, berubah karena ada perubahan kebijakan.
"Pertama, ketika Pemkot Bogor mengeluarkan program konversi angkot yang hingga kini belum berjalan maksimal, rerouting atau perubahan rute angkot," katanya.
Atang menambahkan kepada pemerintah agar melakukan kajian secara komprehensif, baik teknis ataupun analisi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi setiap rencana penataan transportasi yang dicanangkan.
“Seharusnya, kalaupun ada perubahan kebijakan ataupun nantinya ada Trem, OTD, dan lain-lain harus kembali melakukan kajian yang komperhensif,” katanya.
Dirinya mengingatkan jangan sampai renstra yang belum berjalan berubah tanpa ada perencanaan yang matang.
“Bukan setengah-setengah, tetapi saya melihatnya loncat-loncat,” cetusnya.
Saat ini DPRD belum memberikan persetujuan terkait dengan pembangunan trem, dirinya meminta Pemkot Bogor merampungkan kajianya terlebih dahulu.
Kaitan pembiayaan, Atang tegas menolak jika nantinya pembiayaan dibebankan kepada APBD.
“Kalau utang dibebankan pada APBD juga kami tolak, tetapi untuk skema investasi swasta silahkan saja tetapi penuhi dulu kajianya,” katanya.
(IND)