ECONOMICS

Terowongan Bawah Laut IKN Rp10 Triliun Mau Dibangun, Seperti Apa Skema Investasinya?

Iqbal Dwi Purnama 30/11/2023 22:25 WIB

Lebih lanjut, Agung menjelaskan kebutuhan biaya investasi yang besar tersebut tentu bakal berdampak pada skema pengembalian investasi.

Terowongan Bawah Laut IKN Rp10 Triliun Mau Dibangun, Seperti Apa Skema Investasinya? (Foto MNC Media)

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) bersama perusahaan asal Korea Selatan Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd tengah merampungkan studi kelayakan untuk Lembang immersed tunnel atau terowongan bawah laut di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Operasi I PT Hutama Karya (Persero) Agung Fajarwanto menjelaskan, biaya pembangunan terowongan bawah laut IKN diproyeksikan bakal tembus sekitar Rp8-10 triliun. Nilai tersebut merupakan proyeksi kebutuhan biaya kasar berdasarkan pengalaman pengerjaan proyek-proyek di Eropa.

"Kami masih studi jadi kalau kita benchmark pekerjaan-pekerjaan yang ada di Eropa itu bisa jadi kebutuhan kasar ya antara Rp8-10 triliun konstruksi," ujar Agung saat ditemui usai acara Indonesia-Korea Economic Cooperation Forum di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Lebih lanjut, Agung menjelaskan kebutuhan biaya investasi yang besar tersebut tentu bakal berdampak pada skema pengembalian investasi. Sebab, menurutnya jika pengembaliannya investasi hanya mengandalkan tarif saja, tentunya kurang masuk dalam hitungan bisnis yang dilakukan pada studi kelayakan.

"Kalau misalnya kami harus melakukan KPBU bagaimana nanti apakah kalau pengembalian berdasarkan user tarif kalau secara bisnis kelayakannya enggak masuk," kata Agung.

Oleh sebab itu, menurut Agung, saat ini pihaknya masih terus melakukan komunikasi bersama pemerintah untuk merumuskan model bisnis yang cocok untuk membangun immersed tunnel di IKN dan bagaimana skema pengembalian investasi yang cocok.

"Kami akan menawarkan ke pemerintah bagaimana kalau pemerintah memberikan cicilan tetap setiap tahun gitu ya atas investasi yang kami keluarkan dan atas bunga yang kami keluarkan pada saat membangun maupun pada saat pengembalian utang itu oleh pemerintah," sambungnya.

"Atau mungkin pemerintah akan mengupayakan pendanaan lain dari dana GoI mungkin kami hanya bisa jadi sebagai kontraktor tapi mungkin apakah desain and build apakah kembali lagi desainnya by pemerintah. Jadi sifatnya kami masih melakukan studi dan segera akan kami sampaikan hasilnya," pungkas Agung.

(YNA)

SHARE