ECONOMICS

Tinggal 6 Pekan, Wajib Pajak Bisa Hapus Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Shifa Nurhaliza Putri 21/11/2026 14:13 WIB

Namun, fasilitas keringanan tersebut memiliki batas waktu, dengan penghapusan penuh hanya berlaku hingga 31 Desember 2026.

Tinggal 6 Pekan, Wajib Pajak Bisa Hapus Sanksi Pajak hingga 100 Persen. (Foto; ilustrasi)

IDXChannel - Wajib pajak memiliki kesempatan untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi pajak hingga 100 persen. Namun, fasilitas keringanan tersebut memiliki batas waktu, dengan penghapusan penuh hanya berlaku hingga 31 Desember 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, mengingatkan wajib pajak agar segera memanfaatkan fasilitas tersebut. Pasalnya, besaran penghapusan sanksi akan berkurang secara bertahap setelah periode penghapusan penuh berakhir.

"Fasilitas penghapusan sanksi tersebut merupakan bagian dari program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026," tegasnya dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman pajak.go.id , Sabtu (21/11/2026).

Berdasarkan ketentuan tersebut, penghapusan sanksi diberikan secara bertahap sesuai waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) maupun pelunasan pokok pajak.

Untuk keterlambatan penyampaian SPT berstatus kurang bayar, penghapusan sanksi mencapai 100 persen apabila SPT disampaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Selanjutnya, persentase penghapusan turun menjadi 50 persen untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April hingga 30 Juni 2027.

Skema serupa juga berlaku untuk tunggakan dalam surat ketetapan pajak (SKP), dengan besaran penghapusan sanksi mengikuti tanggal pelunasan pokok pajak. Sementara itu, ketentuan untuk sanksi hasil pemeriksaan dan jenis sanksi lainnya mengacu pada lampiran KEP-239/PJ/2026.

Meski menawarkan penghapusan sanksi hingga 100 persen, Tarmizi menegaskan bahwa program PSA bukan merupakan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok pajak yang terutang. Selain itu, pembayaran yang dilakukan akan diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak sebelum dialokasikan ke sanksi administrasi.

Fasilitas ini juga tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui Coretax atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar, dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai dan memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak sedang menempuh upaya hukum.

"Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan," tegas Tarmizi.

Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi juga menjelaskan manfaat penerimaan pajak bagi perekonomian daerah. Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi 2025, belanja negara di Jambi sepanjang tahun lalu mencapai Rp22,05 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak neto dari provinsi tersebut tercatat sebesar Rp5,42 triliun.

Dengan demikian, setiap Rp1 pajak yang dihimpun dari Jambi turut mendukung belanja negara sekitar Rp4. Sebagian besar belanja tersebut atau sekitar 69 persen, setara Rp15,1 triliun, disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) kepada 12 pemerintah daerah.

Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Dana Desa yang mencapai Rp1,13 triliun. Adapun belanja lainnya dialokasikan melalui kementerian dan lembaga untuk mendukung pembangunan madrasah, kampus, jalan nasional, irigasi, hingga layanan keamanan.

Tarmizi menambahkan, total pendapatan negara dari Jambi mencapai Rp6,81 triliun. Dengan demikian, kebutuhan belanja negara yang lebih besar juga ditopang penerimaan dari daerah lain dan pembiayaan APBN.

Di tingkat nasional, APBN 2026 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun, sedangkan belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.

Dia juga menyoroti tekanan terhadap APBN akibat dinamika geopolitik yang memengaruhi pasokan minyak dunia, termasuk di kawasan Selat Hormuz. Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel diperkirakan dapat menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah tetap menjaga harga energi melalui subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp381 triliun. Menurut Tarmizi, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan berbagai kebijakan tersebut.

Untuk memanfaatkan fasilitas PSA, wajib pajak dapat terlebih dahulu memeriksa status SPT, surat ketetapan pajak (SKP), surat tagihan pajak (STP), dan tunggakan melalui Coretax atau dengan menghubungi Account Representative (AR).

Selanjutnya, wajib pajak perlu menyampaikan atau membetulkan SPT dan melunasi pokok pajak yang terutang. Setelah itu, permohonan penghapusan sanksi dapat diajukan melalui Coretax atau KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Meski batas waktu pengajuan permohonan ditetapkan paling lambat 1 Oktober 2028, penghapusan sanksi sebesar 100 persen hanya berlaku untuk periode hingga 31 Desember 2026. 

(Shifa Nurhaliza Putri) 

SHARE