Anggie Ariesta
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan perkembangan terkini mengenai rencana pengalihan atau penyatuan pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung (MA). Proses administrasi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum kebijakan tersebut ditargetkan tuntas pada akhir November 2026.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, penyusunan Perpres penyatuan Pengadilan Pajak ke MA saat ini tengah memasuki tahap penyelesaian administrasi. Pemerintah berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai jadwal agar implementasi penuhnya dapat dimulai secara mulus pada Januari 2027.
"Perpres penyatuan Pengadilan Pajak ke MA ini sudah proses administrasi. Harapannya akhir November selesai dan Januari berjalan lancar," ujar Astera dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Langkah penyatuan ini merupakan bagian dari agenda penataan kelembagaan peradilan pajak nasional agar pelaksanaannya selaras dengan peta jalan yang telah disiapkan pemerintah.
