Anggie Ariesta
Dalam putusan itu, MK menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung.
Putusan MK tersebut menjadi pijakan penting dalam memperkuat prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Pihak MA menilai bahwa proses pengalihan ini memerlukan penataan menyeluruh, tidak hanya menyangkut pemindahan kewenangan antarlembaga, tetapi juga mencakup tata kelola sumber daya manusia, administrasi, anggaran keuangan, serta jaminan kesinambungan pelayanan peradilan bagi masyarakat.
(Dhera Arizona)
