Mengacu pada informasi di laman resmi Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak maupun penanggung pajak yang mencari keadilan atas sengketa perpajakan.
Institusi ini berperan sebagai ruang uji objektif atas keputusan perpajakan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan hak warga negara.
Selama ini, Pengadilan Pajak memiliki karakteristik kelembagaan khusus karena meskipun menjalankan fungsi yudikatif, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya masih berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Kondisi tersebut berubah pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023.