Tingkatkan Kualitas Hunian, Kementerian PUPR Anggarkan Rp5,1 Triliun di 2022
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan anggarkan Rp5,1 triliun untuk meningkatkan akses hunian layak .
IDXChannel – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan anggarkan Rp5,1 triliun untuk meningkatkan akses hunian layak melalui sejumlah program pembangunan perumahan utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, sejumlah program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya milik MBR yang belum memenuhi standar layak huni, serta penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah MBR.
“Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Pemerintah bersama stakeholders bidang perumahan bekerja keras memastikan 70 persen rumah tangga di Indonesia menghuni rumah layak melalui penyediaan sekitar 11 juta unit rumah” ujar Iwan pada keterangan tertulisnya, Senin (10/1/2022).
Iwan menjelaskan anggaran Rp5,1 triliun tersebut akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menyediakan Adapun target pembangunan 1.823 unit rumah khusus, 5.141 unit rumah susun, penanganan 87.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik MBR, dan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk melayani 20.500 unit rumah milik MBR.
Untuk memastikan hal tersebut, Iwan mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan hunian layak untuk masyarakat.
"Kami berharap tahun 2022 ini para pegawai bisa menerapkan, serta menjaga spirit dan militansi Kementerian PUPR dalam menjalankan tugas sehari hari. Kami juga siap menggandeng seluruh mitra kerja bidang perumahan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar masyarakat Indonesia bisa menempati rumah yang layak huni,” tutur Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menerangkan, pihaknya akan tetap memperhatikan kualitas dan estetika bangunan perumahan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan.
"Hal itu diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Sejuta Rumah sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan bantuan perumahan yang berkualitas dan layak huni serta nyaman untuk ditempati," pungkas Iwan. (TIA)