Tolak Kenaikan Harga BBM, PB HMI: Sekarang Bukan Waktu yang Tepat
PB HMI menyebut masyarakat baru menghadapi pandemi yang menyebabkan ekonomi tertekan sehingga rencana kenaikan BBM subsidi tidak tepat.
IDXChannel - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Aksi tersebut berlangsung di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022) sore.
Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama menilai rencana kebijakan kenaikan BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah pusat saat ini tidak tepat. Itu lantaran masyarakat baru menghadapi pandemi yang menyebabkan ekonomi tertekan.
"Kalau menurut kami kenaikan BBM bersubsidi sekarang bukan waktu yang tepat. Kita baru selesai dari pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir yang membuat kita begitu menderita, ekonomi begitu tertekan, banyak orang tua kita di PHK, banyak anak-anak tidak bisa bersekolah secara optimal," ujar Raihan Ariatama kepada awak media di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya.
Menurutnya apabila kenaikan BBM bersubsidi benar-benar dilakukan pemerintah maka akan menimbulkan tekanan cukup kuat untuk masyarakat khususnya masyarakat menengah bawah dan bawah yang selama ini sudah dipusingkan dengan harga sembako yang mahal.
"Tentu ini beban ekonomi yang sangat berat, harapannya di saat ekonomi ini tumbuh kita bisa menikmati, tapi tidak bisa dinikmati karena ada wacana kenaikan BBM bersubsidi. Ini menurut kami menjadi kebijakan yang kurang tepat untuk saat ini," katanya.
Ia meminta pemerintah memperketat dan mempertegas pelaksanaan alokasi BBM Bersubsidi di lapangan agar tepat sasaran.
"Selama ini di pom bensin kita lihat bersama mobil-mobil yang tidak seharusnya membeli BBM bersubsidi itu justru dibiarkan membeli BBM bersubsidi," kata Raihan.
Raihan mengungkapkan banyak sekali jerigen-jerigen untuk industri yang membeli BBM bersubsidi (Bio Solar) dibiarkan dan bahkan terkadang bermain mata dengan oknum petugas terkait.
"Ini yang harus diperketat dan diatur sedemikian rupa, agar BBM bersubsidi itu alokasinya jelas dan tepat pada sasarannya. Kami mendorong untuk jangka panjang, persoalan BBM ini tidak berlarut-larut," tegas Raihan Ariatama.
Ketum PB HMI tersebut juga meminta pemerintah memasifkan penggunaan energi baru dan terbarukan di tengah masyarakat dengan berbagai insentif.
"Ini kan sudah mulai banyak mobil listrik tapi belum masif, harapannya itu bisa dimasifkan ke depan agar secara perlahan konsumsi BBM Bersubsidi kita lambat laun mengecil. Ini menjadi solusi yang kami tawarkan dari jangka pendek sampai jangka panjang. Kita melihat persoalan ini akan terus terjadi kalau kita tidak dicarikan solusinya," ujarnya.
Sehingga kata Raihan apabila suatu saat nanti BBM bersubsidi dihapus pemerintah sudah ada solusi dan alternatif agar masyarakat beralih ke sumber energi lainnya."Misalkan penghapusan minyak tanah menjadi kompor gas. Gas elpiji sekarang sudah ada kompor listrik. Harapannya fasilitas dan kelengkapan untuk energi baru dan terbarukan perlu disiapkan oleh pemerintah," ucap dia.
Kedepannya Raihan berharap pemerintah mendorong dan mengeluarkan berbagai kebijakan pengetatan di lapangan, termasuk sampai ke setiap SPBU harus disosialisasikan secara masif.
"Jangan sampai ada kendaraan yang tidak seharusnya membeli BBM bersubsidi itu membeli dan membuat kerugian di tengah masyarakat. Harus dibatasi BBM bersubsidi, karena itu hanya untuk kelas memegang bawah, dan tentunya itu bisa diidentifikasi dari jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat," tegasnya.
(FRI)