Transportasi Jadi Penyumbang Tertinggi Polusi, Luhut Sebut Penghapusan Pertalite Sedang Dikaji

Luhut mengatakan, rencana tersebut nantinya memang akan segera dilakukan. Hal itu dilakukan untuk mengatasi polusi udara. 

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait adanya rencana PT Pertamina (Persero) untuk menghapus pertalite dab akan digantikan Pertamax Green 92.

Luhut mengatakan, rencana tersebut nantinya memang akan segera dilakukan. Hal itu dilakukan untuk mengatasi polusi udara. 

"Nanti kita lakukan semua itu. Sekarang lagi dihitung  supaya ini kan masalah polusi juga, jadi kita mau etanol berapa persen supaya oktannya (naik), supaya surpurnya berkurang," katanya di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/9/2023). 

Sebab, kata Luhut polusi udara lebih banyak disumbangkan oleh sektor transportasi dibandingkan sektor lainnya. 

"Karena sampai hari ini kita lihat bahwa yang paling banyak berpengaruh terhadap udara ya dari tranportasi, ya transportasi itu emisi karbon itu. Hasil pengetesan di lapangan 37 persen sepeda motor tidak lulus uji emisi," katanya.

Oleh karenya, Luhut mengatakan pemerintah Indonesia akan melakukan perbaikan terlebih dahulu dari bahan bakar yang digunakan untuk sektor transportasi. 

Kemudian, pemerintah juga tengah mengkaji program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) dalam penanganan polusi udara. 

"Nah jadi sekarang kita mau perbaikin dulu bahan bakarnya. Semua kita lakukan secara terukur sekarang ini kita proses membuat studi detail mengenai ini," katanya. 

Adapun saat ini Pertamina tengah mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan BBM Subsidi RON 90 menjadi RON 92. Hal tersebut dilakukan dengan mencampur Pertalite dengan Ethanol 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92. 

Namun, kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan. 

"Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023.

Nicke menambahkan, jika nanti usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harganya pun tentu akan diatur oleh pemerintah. 

"Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya," terang Nicke. (NIA)