Utang Pemerintah Naik 0,23 Persen, Ekonom: Efektivitas Belanja Produktif atau Tidak?
Kementerian Keuangan mencatat porsi utang pemerintah telah mencapai Rp6.570,17 triliun.
IDXChannel - Kementerian Keuangan mencatat porsi utang pemerintah telah mencapai Rp6.570,17 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 0,23 persen dari bulan sebelumnya (month to month) yang hanya sebesar Rp6.554,56 triliun.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebut pemerintah telah menerikan global bond senilai USD1 miliar untuk mengurangi utang negara. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan utang terus meningkat akibat pandemi Covid-19.
“Saat kondisi pandemi Covid-19 pemerintah telah menerbitkan global bond senilai USD1 miliar dengan jatuh tempo 50 tahun yang artinya sampai 2070 pemerintah akan meninggalkan beban utang. Apa bisa lunas? Ya belum tentu kan itu masih 2070. Beda pemerintahan,” kata Bhima saat dihubungi oleh MNC Portal Indonesia, Rabu (1/9/2021).
Global bond adalah obligasi internasional atau surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing.
“Kemampuan bayar utang pemerintah juga tidak hanya persoalan penerimaan pajak, tapi juga efektivitas belanja pemerintah produktif atau tidak. Pemerintah ga bisa kemudian bilang, pajak harus naik untuk bayar utang. Itu terlalu menyederhanakan masalah,” tambahnya.
Menurut Bhima dengan belanja yang produktif akan menciptakan pertumbuhan ekonomi sehingga Produk Domestik Bruto nya bisa imbangi kenaikan utang.
“Tapi ini belum terjadi ya, misalnya sepanjang 2014-2021, belanja pemerintah pusat yang naik tinggi adalah belanja konsumtif, yakni belanja pembayaran bunga utang naik 180%, disusul belanja barang naik 105% dan belanja pegawai 73%,” paparnya.
Sementara belanja yang berkaitan dengan penggerak ekonomi seperti belanja modal hanya tumbuh 68%. Bhima mengaku senali tinggi penggunaan utang untuk hal yang konsumtif, maka beban utang naik tapi tidak berdampak banyak bagi perekonomian.
“Pemerintah harus berkaca diri, melihat postur anggarannya sudah ideal belum dari sisi belanja? Kemudian cek juga bagaimana penggunaan dana APBN untuk pemda dan lain sebagainya,” pungkasnya. (TYO)