Virus Omicron Mengganas di Afrika, Waspada Ekonomi Terganggu

Penyebaran virus Omicron yang merupakan varian baru Covid-19 kini tengah diwaspadai banyak negara.

IDXChannel - Penyebaran virus Omicron yang merupakan varian baru Covid-19 kini tengah diwaspadai banyak negara. Pemerintah pun diminta segera bertindak preventif demi mencegah ganguan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, meminta pemerintah lebih preventif dalam Omicron masuk ke Indonesia. Berkaca dari masuknya Varian Delta, masih direspon lambat sehingga berdampak pada pergerakan sektor-sektor ekonomi. 

“Sebelumnya pada saat ada varian delta responnya terlambat sehingga menyebabkan pelemahan ekonomi di kuartal ke III,” ungkapnya kepada MNC Portal di Jakarta, Senin (29/10/2021).

Menutur dia, dampak dari varian baru pada sektor ekonomi di Indonesia akan tergantung dari antisipasi dan respon pemerintah.

“Untuk dampak atau efek varian Omicron ke ekonomi di dalam negeri tergantung dari antisipasi dan respon pemerintah. Sebelumnya pada saat ada varian delta responnya terlambat sehingga menyebabkan pelemahan ekonomi di kuartal ke III. Misal dari 7 Persen jadi 3,51 Persen,” kata Bhima saat dihubungi MNC Portal, Senin (29/11/2021).

Bhima menyarankan, sebaiknya untuk visa wisman atau WNA dari negara yang terindikasi mengalami lonjakan kasus baru sementara di tutup dulu. Untuk waktu karantina bagi WNA perlu diperketat lagi sebagai Langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus penting di daerah-daerah krusial seperti tempat destinasi wisata.

“Tak hanya itu, untuk perkantoran dan pintu masuk WNA baik lewat udara, laut dan darat. Booster bagi pekerja yang rentan seperti pegawai hotel, transportasi, bandara dan nakes harus di prioritaskan sehingga antibodi lebih siap menghadapi varian baru,” ujarnya.

Sementara itu pemulihan daya beli harus terus didukung dengan berbagai program pemerintah seperti melanjutkan bantuan usaha produktif, bantuan subsidi upah dan kerjasama dengan platform digital agar umkm tetap bertahan meski ada ancaman terhambatnya mobilitas ke tempat ritel fisik.

“Kalau antisipasi pemerintah cepat maka efek ke pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke IV maupun tahun 2022 masih terjaga positif. Harapannya tidak ada ppkm ketat lagi di level 3 maupun 4,” urainya.

Bhima menyebutkan dana APBN masih memiliki Silpa atau sisa anggaran yang tidak terserap maka rekomendasinya anggaran untuk sektor kesehatan perlu dicadangkan jika sewaktu waktu terjadi lonjakan kasus covid-19.

“Setiap ada varian baru tentu meningkatkan risiko naiknya kasus harian covid-19 di Indonesia. Di negara lain seperti jerman sudah hadapi gelombang penularan yang sangat tinggi hanya dalam beberapa minggu terakhir. Jadi kita harus waspada,” tandasnya. (TYO)