Wamen BUMN Klaim Banyak Investor Asing Tertarik Biayai Proyek Hijau di IKN
Wamen BUMN mengklaim banyak investor asing yang siap mendanai berbagai proyek di Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur hijau di IKN.
IDXChannel – Pemerintah mengklaim banyak investor asing yang siap mendanai berbagai proyek di Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan infrastruktur hijau merupakan salah satu upaya di banyak negara untuk menekan jumlah polusi yang kerap dihasilkan oleh kegiatan konstruksi.
"Proyek hijau ini memang arah yang kita coba lakukan ke depannya, ini menyangkut tidak hanya dari enviroment (lingkungan) saja, tapi kita melihat bagaimana financing untuk proyek hijau ini, secara global sangat tertarik untuk memberikan pendanaan pada proyek hijau," kata Rosan dalam konferensi pers KTT ASEAN, Selasa (5/9/2023).
Menurutnya , tingginya minat investor asing untuk mendanai proyek hijau ini merupakan katalis positif dalam pembangunan IKN. Sebab, sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru itu bersumber dari dana investor, sedangkan hanya sekitar 20% pembangunan yang didanai oleh APBN.
"Harapannya, memang ini akan terus dilanjut, tidak hanya kepada IKN, tapi juga akan diberikan ke proyek hijau lain yang dicanangkan oleh pemerintah," lanjutnya.
Di sisi lain, Badan Otorita IKN menyebutkan setidaknya sudah mengantongi 270 Letter of Intent (LOI) atau surat minat investasi dari perusahaan swasta, baik luar maupun dalam negeri. Hal itu diklaim sebagai bentuk tingginya minat investor untuk menggarap proyek di IKN.
Pada kesempatan yang berbeda, Deputi Pembiayaan dan Investasi Badan OIKN Agung Wicaksono menambahkan, pemerintah Republik Indonesia terus berkomitmen di dalam pembangunan IKN. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya perundang-undangan terkait pemindahan ibu kota baru beserta dengan peraturan mengenai insentif.
Insentif tersebut yaitu pembangunan terkait 12 sektor fundamental seperti energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengelolaan air, pengelolaan sampah, infrastruktur teknologi, infrastruktur komersial, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan publik, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri hijau.
(FRI)