Wapres: 12 Provinsi Akan Jadi Prioritas Program Penanganan Stunting
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong agar koordinasi antar lembaga di semua tingkat pemerintah untuk menurunkan angka stunting khususnya di 12 provinsi.
IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong agar koordinasi antar lembaga di semua tingkat pemerintah untuk menurunkan angka stunting khususnya di 12 provinsi prioritas.
“Saya mencatat masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh Kementerian dan Lembaga,” kata Wapres saat menghadiri Forum Stunting Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).
Ma'ruf Amin minta adanya perbaikan terkait tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif untuk menurunkan angka stunting.
“Masalah terbesar dalam tata kelola adalah koordinasi. Saya minta koordinasi antar-lembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi,” paparnya.
Ma'ruf Amin meminta agar para Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program penurunan stunting dalam lingkup kewenangannya
Selain itu, Ma'ruf Amin juga mendorong agar pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.
“Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antara-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan,” katanya.
“Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi,” tambah Wapres.
Ma'ruf Amin meminta agar Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat diandalkan.
“Oleh karena itu, saya minta kepada Kementerian dan Lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, dan Lurah, untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya,” tegasnya.
(SLF)