Wapres: Potensi Laut Indonesia Besar, Tak Seimbang dengan Kesejahteraan Nelayan
WApres Ma’ruf Amin menyoroti potensi kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat besar. Namun, hal itu tak sejalan dengan kesejahteraan nelayan.
IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti potensi kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat besar. Namun, hal itu tak sejalan dengan kesejahteraan para nelayan.
Wapres mengatakan Indonesia telah dianugerahkan potensi kelautan yang sangat besar. Dengan luas perairan mencapai 6,4 juta KM persegi dan garis pantai sepanjang 108.000 KM, total potensi sumber daya ikan di Indonesia mencapai 12,01 ton per tahun dengan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan mencapai 8,6 juta ton per tahun.
“Potensi kelautan dan perikanan yang besar sangat disayangkan masih belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan. Penghasilan nelayan cenderung fluktuatif, tidak pasti dengan pola kerja yang berisiko tinggi,” kata Wapres pada Rakernas Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) tahun 2022 secara virtual, Jumat (2/9/2022).
Nilai tukar nelayan (NTN), kata Wapres, sebagai standar kesejahteraan nelayan mengalami fluktuasi sepanjang periode Januari 2019 hingga Maret 2022. Meskipun, NTN cenderung naik sejak April 2020 dari 98,49 ke 106,65 pada Maret 2022. “Artinya di tengah situasi pandemi, NTN nelayan tetap mengalami pertumbuhan walaupun sangat kecil.”
Meski begitu, kata Wapres, jumlah nelayan di Indonesia tercatat mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan tahun 2018 sekitar 2,637 juta bertambah menjadi 2,849 juta di tahun 2020 atau meningkat 8,04%.
Wapres pun menyoroti kesulitan para nelayan untuk mengakses bahan bakar minyak bersubsidi. Apalagi, 60% biaya kebutuhan melaut nelayan adalah untuk membeli BBM.
“Salah satu kesulitan utama yang dihadapi nelayan adalah kesulitan akses BBM subsidi. Sekitar 60% biaya kebutuhan melaut Nelayan adalah untuk membeli BBM. Selain itu selain juga mengalami kesulitan mengakses administrasi kenelayanan, mengakses pasar dan pembiayaan serta terkendala perubahan iklim,” kata Wapres.
(FRI)