Waspada Beban Utang RI, Ekonom Ingatkan Rasio Pembayaran Bunga Lampaui Batas Aman IMF
Jika menghitung beban utang secara total (debt service) yakni pelunasan pokok ditambah pembayaran bunga, angkanya mencapai.
IDXChannel - Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, memberikan peringatan mengenai risiko beban utang yang semakin berat. Dia menyoroti bahwa indikator Debt to GDP Ratio (rasio utang terhadap PDB) tidak lagi cukup untuk menggambarkan kesehatan fiskal yang sebenarnya.
Awalil menekankan pentingnya beralih pada indikator Debt Service Ratio (DSR) atau rasio pembayaran beban utang terhadap pendapatan negara. Berdasarkan perhitungannya, beban bunga utang Indonesia pada tahun 2025 telah menyentuh angka 18,66 persen dari total pendapatan negara.
Kondisi ini sejalan dengan sorotan lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, yang telah merevisi prospek kredit Indonesia menjadi negatif. Tingginya porsi pendapatan yang terserap hanya untuk membayar bunga menjadi alasan utama kekhawatiran global.
"Selain peringatan dari Fitch, sebenarnya rasio telah melampaui rekomendasi IMF untuk pengelolaan keuangan suatu negara. Rekomendasi yang bisa diartikan sebagai batas aman adalah 7-10 persen," kata Awalil Rizky dalam analisisnya, dikutip Kamis (19/3/2026).
Jika menghitung beban utang secara total (debt service) yakni pelunasan pokok ditambah pembayaran bunga, angkanya mencapai Rp1.314 triliun pada 2025. Hal ini membuat DSR Indonesia berada di level 47,46 persen, jauh di atas ambang rekomendasi IMF yang berada di kisaran 25–35 persen.
Memasuki tahun 2026, tantangan fiskal diprediksi semakin curam. Awalil memaparkan bahwa APBN 2026 disusun berdasarkan asumsi pertengahan 2025 yang kini tampak kurang realistis, terutama setelah pecahnya perang di Timur Tengah.
Pelemahan nilai tukar Rupiah dan kenaikan harga minyak berisiko membengkakkan posisi utang valas serta memperlebar defisit anggaran.
"Indikasi krisis itu kalau untuk saya ya ekonominya sudah resesi, terus global juga resesi semua, enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi, kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian," katanya saat menanggapi skenario pelebaran defisit.
Jika pemerintah mengambil opsi pelebaran defisit hingga 4,06 persen (Skenario 3), Awalil memprakirakan kebutuhan berutang secara bruto bisa melonjak hingga Rp2.020 triliun. Tantangan terbesarnya adalah mencari pembeli Surat Berharga Negara (SBN) di tengah pasar yang sedang bergejolak.
"Seandainya, SBN yang diterbitkan tersebut terserap pun, akan ada masalah fiskal serius yang akan dihadapi," katanya.
"Sebagaimana dijelaskan di atas, maka semua rasio terkait utang akan lebih buruk dibanding rencana APBN. Beban utang makin meningkat dan berisiko menimbulkan gagal bayar, terutama dalam hal bunga utang," lanjut Awalil.
Keseimbangan primer yang tercatat negatif menunjukkan bahwa saat ini pemerintah harus menarik utang baru hanya untuk membayar cicilan dan bunga utang lama. Tanpa efisiensi yang ketat, risiko gagal bayar atau tekanan fiskal yang ekstrem menghantui keberlanjutan ekonomi nasional di masa depan.
(Nur Ichsan Yuniarto)