sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Rasio Utang Luar Negeri RI terhadap PDB Turun Jadi 29,6 persen pada Januari 2026

Economics editor Shifa Nurhaliza Putri
16/03/2026 18:58 WIB
Struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 dinilai tetap sehat, tercermin dari penurunan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Rasio Utang Luar Negeri RI terhadap PDB Turun Jadi 29,6 persen pada Januari 2026. (Foto: Ilustrasi)
Rasio Utang Luar Negeri RI terhadap PDB Turun Jadi 29,6 persen pada Januari 2026. (Foto: Ilustrasi)

IDXChannel – Struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 dinilai tetap sehat, tercermin dari penurunan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bank Indonesia mencatat rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026, dari 29,9 persen pada Desember 2025.

Mengutip laman resmi Bank Indonesia (BI), Senin (16/03/2026), secara nominal posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar USD434,7 miliar atau tumbuh 1,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan Desember 2025 yang sebesar 1,8 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh perkembangan ULN sektor publik.

ULN pemerintah tercatat sebesar USD216,3 miliar pada Januari 2026 atau tumbuh 5,6 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan Desember 2025 yang sebesar 5,5 persen (yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri guna mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah, serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

Bank Indonesia menilai aliran dana asing tersebut mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (20,3 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,6 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement