Yellen Tegaskan AS Terancam Default pada 1 Juni Jika Batas Utang Tak Naik
Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa mereka hanya dapat membayar tagihan pemerintah sampai 1 Juni tanpa kenaikan batas utang.
IDXChannel - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa mereka hanya dapat membayar tagihan pemerintah sampai 1 Juni tanpa kenaikan batas utang. Pernyataan tersebut meningkatkan tekanan pada Kongres dan Gedung Putih untuk mencapai kesepakatan secepatnya.
Dalam suratnya kepada Kongres, Menteri Keuangan Janet Yellen mengonfirmasi bahwa departemennya kemungkinan tidak akan dapat memenuhi semua kewajiban pembayaran pemerintah pada awal Juni, memicu gagal bayar untuk pertama kalinya dalam sejarah AS.
Dilansir dari Reuters, Presiden Joe Biden dijadwalkan bertemu dengan Ketua DPR Kevin McCarthy pada Selasa (16/5/2023) sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri sehari setelahnya.
Biden akan melakukan perjalanan ke Jepang pada Rabu untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Dia dilaporkan akan berada di luar negeri selama sekitar satu minggu.
Awal pekan ini, McCarthy mengatakan belum ada kemajuan dalam pembicaraan maraton di tingkat staf sepanjang akhir pekan.
Yellen telah berulang kali memperingatkan bahwa kegagalan Kongres untuk menaikkan batas utang federal dapat memicu "krisis konstitusional" dan akan menimbulkan "malapetaka ekonomi dan keuangan" bagi AS dan ekonomi global.
"Kami telah belajar dari kebuntuan batas utang masa lalu bahwa menunggu hingga menit terakhir untuk menangguhkan atau menaikkan batas utang dapat menyebabkan kerugian serius bagi kepercayaan bisnis dan konsumen, meningkatkan biaya pinjaman jangka pendek untuk pembayar pajak, dan berdampak negatif terhadap peringkat kredit Amerika Serikat. Serikat," kata Yellen dalam tugasnya.
Dia mengatakan biaya pinjaman Departemen Keuangan telah meningkat secara substansial untuk sekuritas yang jatuh tempo pada awal Juni
"Jika Kongres gagal menaikkan batas utang, itu akan menyebabkan kesulitan besar bagi masyarakat Amerika, membahayakan posisi kepemimpinan global kita, dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan kita dalam menjaga kepentingan keamanan nasional kita," katanya. (WHY)