Bahlil Targetkan PLTN di Indonesia Beroperasi pada 2030
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebut Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia akan beroperasi pada 2030.
IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia mengungkapkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia akan beroperasi pada 2030.
Hal itu disampaikan Bahlil saat memimpin Sidang perdana Anggota DEN 2025 yang dihadiri oleh Anggota DEN unsur pemerintah serta Anggota DEN dari pemangku kepentingan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Kamis (17/4/2025).
Dalam sidang tersebut, Bahlil membahas dua rencana penting, yakni terkait pembangunan PLTN dan Cadangan Penyanggga Energi (CPE).
Bahlil menuturkan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sudah dalam proses finalisasi untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Di dalam RUPTL tersebut, salah satu di antaranya adalah PLTN.
"Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Sabtu (19/4/2025).
Menurut Bahlil, PLTN merupakan energi baru yang murah, dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.
Namun, dia menekankan pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara masif sehingga masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.
Prabowo Perintahkan Bangun Kilang Minyak
Selain PLTN, Sidang Anggota DEN juga membahas mengenai CPE. Kata Bahlil, konsumsi minyak nasional mencapai 1,5-1,6 juta barel per hari, namun produksi lifting minyak Indonesia berada pada angka 580 ribu-610 ribu barel per hari.
“Terkait dengan kondisi itu, Pak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membangun kilang 1 juta barel untuk meningkatkan ketahanan energi nasional kita," ujar Bahlil.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bahlil mengatakan akan membentuk tim yang melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), dan DEN untuk melakukan kajian pendalaman terkait kelayakan pembangunan kilang minyak.
(Fiki Ariyanti)