Bursa Karbon segera Meluncur, OJK: Kita Jaga Sampai Berhasil

Bursa karbon yang dirancang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dimulai pada 26 September 2023.

IDXChannel - Bursa karbon yang dirancang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dimulai pada 26 September 2023. Ini akan menandai langkah baru dalam upaya besar Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK  Mahendra Siregar, saat membuka Seminar Nasional "Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia.

"Semua proses yang mendukung keberhasilan dan perdagangan melalui bursa karbon, kita jaga sampai berhasil dan hasilnya kembali direinvestasikan kepada upaya keberlanjutan lingkungan hidup kita, terutama melalui pengurangan emisi karbon secara resmi," ujar 
 Mahendra, dikutip Minggu (24/9/2023).

Indonesia menjadi satu-satunya negara yang hampir 70 persen dari pemenuhan pengurangan emisi karbonnya bergantung pada sektor alam, atau bertentangan dengan negara lain yang lebih banyak bergantung pada sektor energi.

Mahendra mengatakan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, untuk membantu meningkatkan ekosistem dalam mengurangi emisi karbon, diperlukan upaya besar dan kerja sama dari berbagai pihak.

Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur telah menerima program Bio Carbon Fund dari Bank Dunia sejak 2019. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hutan di kedua wilayah tersebut, yang berkontribusi pada penurunan emisi karbon.

"Pemilihan kota Jambi ini adalah karena provinsi ini merupakan daerah yang menjadi sumber yang terbukti mampu melakukan pengurangan emisi karbon yang langsung bisa dimaterialisasikan dengan dukungan bio carbon fund," ujar Mahendra.

Menurutnya, OJK akan segera memulai program peningkatan kapasitas bagi semua pihak terkait dalam program bursa karbon di seluruh Indonesia, untuk mengejar target penurunan emisi gas rumah kaca di masa depan.

Mahendra bersama dengan OJK menyatakan siap memberikan fasilitas dan mengimbau kepada pemerintah daerah untuk menentukan peserta dari Sabang sampai Merauke untuk diajak bekerja sama membangun kapasitas bersama. 

"Itu menjadi penentu kemampuan kita. Jika ada metodologi yang kita tidak paham, itu bagian yang perlu dipelajari dan dikembangkan," pungkasnya. (NIA)

Penulis: Yuwinda Zalfa Amelia