Diguyur Dana Rp4 Triliun, Kang Emil Targetkan Ekonomi Jabar Naik 2,3 Persen

Pemerintah telah memberikan pinjaman pada dua daerah yang terdampak cukup dalam, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

IDXChannel - Pemerintah telah memberikan pinjaman pada dua daerah yang terdampak cukup dalam, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Dua daerah tersebut bahkan meminjam dana ke pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi. Diungkapkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, pihaknya berharap instrumen pinjaman tersebut bisa menggerakkan ekonomi lebih baik.

Disampaikan Sri Mulyani dalam keynote speechnya pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sejatinya Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat adalah 2 provinsi yang menjadi pionir untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman daerah

Penyaluran pinjaman dana tersebut dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI kepada pemerintah daerah (pemda). Untuk Jabar mendapat pinjaman Rp4 triliun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan tiga bantuan luar biasa. Seperti bantuan pinjaman daerah, proyek waste to energi yaitu pengelolaan lingkungan dan persampahan di Indonesia serta penempatan dana pemerintah untuk PEN di bank BJB.

Diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ketiga instrumen ini diharapkan bisa gerak secepatnya dalam sisa 6 bulan ini khususnya 2020 karena hasil kajian kami ini -2% atau bisa positif 2,3%. “Kami kerja keras supaya kejar 2,3% positif itu karena kalau Jawa Barat terkerek tentu nasional ikut juga," ujar dia dalam telekonferensi.

Pinjaman tersebut, ditegaskan Sri Mulyani, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional karena DKI pertumbuhan ekonominya memang yang terpukul cukup besar turun di 5,06% year-on-year dan bahkan kuartal per kuartal nya Q1 minus 0,56 ini adalah pertumbuhan yang sangat rendah atau terendah dalam 10 tahun terakhir karena dampak dari covid. Untuk Jawa Barat, kondisi ekonominya juga mengalami penurunan yaitu PDRB turun ke 2,7%.

“Kami akan melakukan kajian dan sudah dilakukan oleh PT.SMI maupun Dirjen Perimbangan Keuangan untuk provinsi dan daerah-daerah lain yang mengalami pukulan yang sangat dalam seperti Jawa Timur, Jawa Tengah kemudian Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara yang semuanya juga menghadapi kondisi yang sangat tertekan berat terutama yang pariwisatanya merosot tajam, kegiatan perdagangan, pariwisata, hotel, restoran, semuanya mengalami penurunan yang luar biasa sangat tajam. Kita ingin bekerjasama erat dengan pemerintah daerah untuk mengembalikan dan membangun kembali dan memulihkan lagi kegiatan ekonominya dengan instrumen yang kita miliki,” kata Menkeu Sri Mulyani seperti dikutip dari laman website Kementerian Keuangan, pada Senin (27/7/2020).

Pinjaman PEN Daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI (Persero) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Pemerintah melalui APBN TA 2020 telah mengalokasikan total dana sebesar Rp695,2 Triliun, dan khusus dukungan untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp23,7 Triliun yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp5 Triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 Triliun. Untuk penyediaan fasilitas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp10 triliun.

“Hari ini kita menggunakan instrumen pinjaman pemulihan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yaitu dengan pinjaman 10 triliun. Khusus yang ini, selain dari APBN yang Rp10 triliun, pinjaman daerah ini yang dananya adalah berasal dari surat utang pemerintah yang dibeli langsung oleh Bank Indonesia dengan suku bunga beban ke pemerintah 0% jadi ini yang akan kita pass through atau kita langsung berikan kepada pemerintah daerah. Namun, selain 10 triliun yang ada di dalam APBN ini kita ada dari PT SMI. Saya minta agar PT. SMI melakukan upsizing dari pinjaman daerahnya, ada tambahan Rp5 triliun di luar ini sebetulnya PT SMI di luar PEN. Jadi Rp10 triliun dari APBN, 5 triliun dari PT. SMI itu adalah untuk pemulihan ekonomi nasional,” jelas Menkeu. (*)