Erick Thohir Usulkan Asabri dan Taspen Dikelola Kementerian Keuangan
Alangkah baiknya BUMN yang mengelola dana pensiun ASN dan TNI/Polri diserahkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
IDXChannel - Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut dia, alangkah baiknya BUMN yang mengelola dana pensiun ASN dan TNI/Polri diserahkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Nah tinggal, ini yang saya bilang ke depan mungkin dana-dana pensiun (BUMN) seperti Asabri, Taspen ini lebih baik di bawah Menteri Keuangan, karena memang lebih baik seperti di sana (Kementerian Keuangan),” ujar Erick saat ditemui wartawan di gedung DPR/MPR, Rabu malam (10/7/2024).
Rencana pelepasan BUMN pengelola dapen ini untuk menghindari overlapping atau tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Soal ini Erick enggan merinci lebih jauh.
“Jadi supaya tidak ada overlapping BUMN di antara kementerian lain dan kementerian BUMN,” tutur dia.
Erick mengaku sudah ada pembicaraan antara dirinya dan Sri Mulyani. Bahkan, aksi tersebut juga dituangkan dalam naskah Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN yang baru.
Saat ini Kementerian BUMN terus mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengkaji hingga memfinalisasikan RUU BUMN menjadi Undang-undang baru.
“Sudah, Sudah (pembicaraan) salah satu proposal yang kita dorong juga dikonsolidasi yang namanya di dalam RUU BUMN juga itu kan,” kata dia.
Untuk diketahui, Asabri merupakan BUMN yang mengelola program asuransi bagi para anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri.
Sedangkan, Taspen adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara.
Selain ada BUMN yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri BUMN, terdapat beberapa BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.
BUMN yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan merupakan BUMN yang berfungsi sebagai fiscal tool pemerintah, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan PT Geo Dipa Energi (GDE).
(DES)