Perdana Menteri dan Penasihat Pemerintah Inggris Tak Satu Suara Soal Atasi Krisis Energi
alih-alih mendukung Sang Pemimpin Baru, pimpinan Komite Perubahan Iklim dan Komisi Infrastruktur Nasional Inggris justru menyatakan penolakannya.
IDXChannel - Pemerintah Inggris baru saja meresmikan Liz Truss sebagai Perdana Menterinya yang baru, menggantikan Boris Johnson yang telah mengundurkan diri pada Juli 2022 lalu.
Memulai tugasnya sejak Selasa (6/8/2022), Truss sudah harus mendapati kenyataan ketidaksepakatan yang ada dalam jajaran kabinetnya. Hal itu terkait ide Truss untuk meningkatkan produksi gas di Inggris demi menurunkan harga energi.
Untuk mewujudkannya, Truss kini diketahui tengah mendorong produsen gas dan minyak di Laut Utara untuk mengestrak lebih banyak dan mempercepat perizinan ladang yang baru.
Namun, alih-alih mendukung Sang Pemimpin Baru, pimpinan Komite Perubahan Iklim dan Komisi Infrastruktur Nasional Inggris, yaitu Lord Deben dan Sir John Armitt justru menyatakan penolakannya.
Kedua penasihat itu bahkan menyampaikan teguran resmi kepada Truss, sembari meyakinkan Truss bahwa langkah meningkatkan produksi gas tidak akan bisa menyelesaikan masalah krisis energi yang terjadi.
“Inggris tidak dapat mengatasi krisis ini hanya dengan meningkatkan produksi gas alamnya. Produksi bahan bakar fosil dalam negeri yang lebih besar dapat meningkatkan ketahanan energi, khususnya musim dingin ini,” ujar Lord Deben dan Sir John Armitt, sebagaimana dikutip The Guardian, Rabu (7/9/2022).
Lagi pula, menurut Lord Deben dan Sir John Armitt, cadangan gas Inggris terlalu kecil untuk dapat memengaruhi harga konsumen di Inggris. Sehingga, alih-alih mengintervensi jumlah produksi gas, mereka lebih menyarankan agar Truss berfokus pada penurunan permintaan energi dari konsumen dan bisnis.
“Keamanan energi dan mengurangi paparan Inggris terhadap harga bahan bakar fosil yang bergejolak membutuhkan kebijakan kuat yang mengurangi pemborosan energi di seluruh perekonomian dan meningkatkan produksi domestik energi rendah karbon yang murah dan aman,” tutur keduanya.
Dengan mengupayakan penurunan permintaan gas ini, maka diperlukan adanya kebijakan isolasi rumah, mewajibkan badan publik mengefisiensi energi bangunan, dan meningkatkan energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya.
“Energi terbarukan adalah bentuk pembangkit listrik termurah. Angin darat dan matahari memiliki potensi untuk dikerahkan paling cepat dan dengan demikian mengurangi ketergantungan kita pada gas alam lebih cepat,” ungkap keduanya.
Komite Perubahan Iklim mengatakan bahwa pada awal tahun ini peningkatan produksi gas di Laut Utara tidak akan mungkin bisa menurunkan harga gas, malahan justru dapat menghambat target Inggris untuk mencapai nol emisi pada 2050 mendatang.
“Kebijakan terbaik bagi konsumen adalah mendukung ketahanan energi yang langgeng dan sistem energi rendah karbon dan berbiaya rendah. Analisis independen dari organisasi kami masing-masing adalah bahwa ini akan memberikan pengembalian investasi jangka panjang dan membuat Inggris berada di jalur menuju kemakmuran," tulis keduanya, dalam surat teguran yang disampaikan untuk Truss. (TSA)
Penulis: Ribka Christiana