Peringkat Turun dan Tunda Bayar Utang, WIKA Pamer Bayar Obligasi Rp69,6 Miliar
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengumumkan progres penundaan pembayaran utang atau standstill.
IDXChannel - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sedang dalam proses pengajuan penundaan pembayaran utang atau standstill kepada pihak perbankan. Saat proses ini masih berjalan, Pefindo telah memangkas peringkat surat utang perseroan dari idA outlook stabil menjadi idBBB outlook negatif.
Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya mengungkapkan, perseroan sedang melakukan pengajuan persetujuan standstill kepada lembaga keuangan yang menjadi lenders perseroan.
"Progress hingga saat ini sekitar 75 persen dari total loan yang diajukan perseroan telah disetujui dan efektif, sehingga perseroan masih menunggu finalisasi tersebut. Perseroan yakin pengajuan tersebut dapat disetujui secara keseluruhan," kata dia dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (6/6/2023).
Mahendra menambahkan, langkah pengajuan standstill pinjaman ini hanya berlaku di WIKA Induk, sedangkan anak perusahaan sebagai entitas terpisah tidak melakukan pengajuan standstill dikarenakan masih memiliki kemampuan pengembalian pinjaman yang baik, serta mampu beroperasi dengan independen dan menghasilkan nilai tambah yang baik.
"Perseroan menargetkan agar persetujuan standstill serta signing perjanjian MRA dapat dilakukan pada kuartal II 2023," tegas dia.
WIKA, sambungnya, terus menjaga komitmennya terhadap surat utang yang dikeluarkan perseroan.
"Perseroan telah membayarkan kupon Obligasi dan Sukuk Mudharabah I Tahap 2 Tahun 2021 yang dilakukan secara tepat waktu oleh perseroan pada 31 Mei 2023 kepada KSEI selaku agen pembayaran sebesar Rp69,60 miliar," terang Mahendra.
Dia menuturkan, WIKA akan melakukan beberapa langkah yang dilakukan untuk mengupayakan perbaikan arus kas ke depan adalah dengan melakukan percepatan penagihan.
Selain itu, dari sisi portofolio proyek, perseroan mengambil langkah refokusing bisnis dengan memperbanyak proyek-proyek yang mayoritas pemilik proyeknya adalah pemerintah dan grup BUMN, di mana proyek tersebut memiliki pola pembayaran bulanan dengan uang muka.
Hal ini tercermin dari raihan kontrak baru perseroan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp33,36 triliun dengan total order book mencapai Rp75,22 triliun yang 62,3% didominasi oleh proyek-proyek tersebut.
"Ke depan, perseroan akan fokus mengerjakan proyek-proyek dengan pola serupa untuk mempercepat perputaran modal kerja dan memperkuat arus kas perseroan," imbuh Mahendra.
(FAY)