News

10 Ribu Sekolah Bakal Direnovasi agar Tahan Gempa

Iqbal Dwi Purnama 13/12/2022 09:33 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan renovasi dan rehabilitasi 10.000 bangunan sekolah agar tahan gempa bumi.

10 Ribu Sekolah Bakal Direnovasi agar Tahan Gempa (FOTO: Dok MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan renovasi dan rehabilitasi 10.000 bangunan sekolah agar tahan gempa bumi.

Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan metode RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) tidak hanya dapat diterapkan pada pembangunan rumah saja, tetapi juga pada fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), termasuk salah satunya sekolah.

Menurut Iwan beberapa daerah yang potensi gempa buminya lebih tinggi, seperti Cianjur cukup baik menggunakan RISHA, sebab bangunan tersebut menjadi lebih kokoh dan tahan gempa.

Iwan mengtakan kedepan pihaknya terus berupaya untuk memperbanyak pembangunan sekolah dengan penerapan teknologi RISHA. Adapun targetnya 10 ribu bangunan lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi desain bangunan bakal diubah menerapkan teknologi RISHA.

"Saat ini prototype sekolah dengan penerapan teknologi RISHA sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 47 / 2019 sebagai desain prototype pembangunan sekolah. Dimana menurut Kemendikbudristek, disebut sebagai sekolah yang ramah terhadap gempa,” ujar Iwan dalam pernyataan tertulisnya, Senin (12/11/2022).

Menurutnya hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Ada sekitar 10 ribu (yang akan direhabilitasi), saat ini Mungkin baru setengahnya, sekitar 4.900 an, jadi masih ada 5000 lebih yang harus kita tangani," lanjutnya.

Pada awlanya proses rehabilitasi tersebut ditargetkan rampung paling tidak pada tahun 2024 atau selesai periode kedua kepemimpinan presiden Jokowi, namun adanya pengalokasian anggaran seperti saat pandemi Covid 19 membuat target tersebut kemungkinan mundur.

"Semuanya tergantung anggarannya yang dialokasikan pemerintah, dan yang jelas tergantung kondisi kemampuan untuk membangunya, kalau Target sebetulnya 2024, tetapi kemarin kan ada refocusing, sehingga target yang menurun, tetapi kita lihat kondisi fiskal," tutup Iwan. (RRD)

SHARE