30 Kabupaten/Kota di Jateng Darurat Kekeringan, Begini Langkah BNPB
Sebanyak 30 wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah menyandang status siaga darurat kemarau; kekeringan, dan kebakaran hutan lahan (karhutla).
IDXChannel - Sebanyak 30 wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah menyandang status siaga darurat kemarau; kekeringan, dan kebakaran hutan lahan (karhutla). BNPB pun menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi dampaknya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, mulai Minggu ketiga bulan Juli 2024, curah hujan di Jawa Tengah hanya 50 mm. Situasi tersebut menunjukkan sudah masuk musim kemarau.
"Meskipun tidak ada El Nino, bencana kekeringan di Jateng masih akan terjadi. Meskipun di awal sampai pertengahan tahun bencana di Jawa Tengah relatif tidak banyak, tetapi harus tetap waspada. Per hari ini sudah ada 30 daerah yang menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla," katanya pada dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).
Pada 2023 lalu, beber dia, kekeringan dan kebakaran hutan, gunung, dan tempat pembuangan akhir sampah terjadi di Jawa Tengah. Pemerintah telah mengantisipasi potensi bencana itu dengan berbagai upaya, di antaranya menyalurkan bantuan dari BNPB untuk 30 kabupaten/kota di Jateng berupa peralatan dan anggaran operasional.
BNPB dan Pemprov Jateng juga akan membantu untuk distribusi air bersih dan penggalian sumur tersier agar kebutuhan air di musim kemarau teratasi. "Pak Pj Gubernur Jateng tadi juga memberikan penekanan, kami sepakat akan memberikan bantuan distribusi air untuk daerah yang membutuhkan," katanya.
Nana merinci, per 22 Juli 2024, upaya penyaluran air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota di Jateng. Terinci; untuk 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 KK/26.725 jiwa.
Adapun, pada tahun lalu terdapat 24 kabupaten/kota di Jateng kekurangan air bersih saat kemarau melanda.
Nana menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2024 ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau tahun 2023. Puncak musim kemarau tahun 2024 berada di bulan Juli.
Meski demikian, kata Nana, Pemprov Jateng tetap mengambil langkah-langkap untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut. Upaya itu meliputi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta karhutla tahun 2024, rapat koordinasi dengan stakeholder, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.
"Tiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini," kata Nana.
Pada kesempatan itu, Nana mengimbau bupati/wali kota di Jateng meningkatkan kewaspadaan bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran.
"Ini perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana," ujarnya.
(FRI)