4 Kriteria Jalanan dan Jenis Kendaraan pada Sistem Jalan Berbayar di Jakarta

Sistem jalan berbayar di Jakarta saat ini masih dibahas oleh pemprov dan DPRD.

IDXChannel—Sistem jalan berbayar di Jakarta masih merupakan Rancangan Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta, dan kini masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD. Namun jika kelak diterapkan, artinya pengendara kendaraan bermotor harus membayar saat melintasi ruas jalan yang ditentukan. 

Ada 25 ruas jalan yang masuk dalam raperda tersebut. Pemilihan ruas jalan tersebut didasari atas empat kriteria, yakni: 

• Memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 pada jam sibuk
• Hanya bisa dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 Km/jam pada jam sibuk
• Memiliki dua jalur jalan, dan setiap jalur memiliki paling tidak dua jalur
• Tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan perundang-undangan

Adapun 25 ruas jalan yang masuk dalan usulan raperda sistem jalan berbayar antara lain: 

1. Jalan Pintu Besar Selatan
2. Jalan Gajah mada
3. Jalan Hayam Wuruk
4. Jalan Majapahit
5. Jalan Medan Merdeka Barat
6. Jalan Moh. Husni Thamrin
7. Jalan Jenderal Sudirman
8. Jalan Sisingamaraja
9. Jalan Panglima Polim
10. Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1-simpang Jalan TB Simatupang)
11. Jalan Suryopranoto
12. Jalan Balikpapan
13. Jalan Kyai Caringin
14. Jalan Tomang Raya
15. Jalan Jenderal S. Parman (simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan Gatot Subroto)
16. Jalan Gatot Subroto
17. Jalan M.T Haryono
18. Jalan DI Panjaitan
19. Jalan Jenderal A. Yani (simpang Jalan Bekasi Timur Raya-simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)
20. Jalan Pramuka
21. Jalan Salemba Raya
22. Jalan Kramat Raya
23. Jalan Pasar Senen
24. Jalan Gunung Sahari
25. Jalan HR Rasuna Said

Penerapan tarif jalan berbayar ini akan dibuat dengan mempertimbangkan jenis kendaraan, termasuk juga jika kendaraan yang digunakan pengendara adalah kendaraan bertenaga listrik. 

Selain itu, nantinya akan ada jenis kendaraan yang mendapatkan pengecualian, seperti mobil ambulans, mobil jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan diplomatik negara asing, kendaraan umum berplat kuning, kendaraan dinas operasional pemerintah dan TNI/Polri (selain plat hitam), juga sepeda listrik.

Selain itu, pertimbangan lain yang juga didiskusikan adalah efektivitas pengendalian kemacetan lalu lintas, efektivitas perpindah penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, kinerja lalu lintas jalan, dan lain-lain. 

Demikianlah ulasan singkat soal sistem jalan berbayar di Jakarta yang kini tengah disusun rancangan peraturannya oleh Pemprov DKI dan DPRD. (NKK)