Begini Kiat Pemprov DKI Babat Habis Kemiskinan Ekstrem di Ibu Kota
Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya menurunkan angka stunting atau gizi buruk hingga kemiskinan ekstrem di ibu kota.
IDXChannel - Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya menurunkan angka stunting atau gizi buruk hingga kemiskinan ekstrem di ibu kota.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, langkah pertama yang dilakukan yakni profiling (pencatatan dan pemetaan) data risiko.
“Dalam waktu dekat ini, akan ditetapkan sampel-sampel untuk memastikan data-data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi di BKKBN itu, sasarannya tepat. Kalau sampel itu sudah tepat, nanti akan di-profiling untuk penanganan stunting, juga kemiskinan ekstrem,” ujar Heru.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Tavip Agus R, menambahkan, profiling risiko stunting diperlukan dalam upaya melakukan pencegahan stunting.
“Tujuannya, untuk menemukan orang-orang yang punya risiko stunting. Kenapa ini peting? Karena, lebih efektif mencegah orang yang berisiko stunting daripada yang sudah terlanjur terkena stunting. Secara medis juga lebih efektif mencegah,” ucap Tavip.
Tavip menjelaskan, profiling risiko stunting itu dilakukan dengan sinkronisasi data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi dengan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) milik BKKBN.
BKKBN juga terus melakukan pemutakhiran data yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi keluarga terkini sesuai kondisi di lapangan yang akan dimanfaatkan oleh internal dan eksternal BKKBN.
Diketahui Presiden Jokowi menargetkan dalam waktu dua tahun di 2024 angka stunting turun hingga 14 persen. Maka, pendekatan yang dilakukan adalah pencegahan.
“Yang paling dekat, pencegahan pada fase calon pengantin, pada saat hamil, dan pada saat 1.000 hari pertama kehidupan.Kalau sampel sudah tepat, nanti akan di-profiling. Karena, akan ada kaitannya penanganan kemiskinan ekstrem dengan stunting,” jelasnya.
Tavip menambahkan, data tersebut bisa digunakan untuk memberikan bantuan-bantuan dari Pemprov DKI yang sebetulnya sudah banyak disalurkan ke warga Jakarta. Dari jumlah bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat, Ia menegaskan seharusnya sudah tidak ada penduduk miskin ekstrem.
“Karena sebetulnya orang-orang yang ada di DKI sudah diintervensi dengan berbagai skema bantuan yang ada. Inilah yang justru sedang dicari akar persoalannya. Maka dari itulah nanti dari profiling di lapangan, harapannya bisa ditemukan,” ucapnya.
Tavip menilai nanti data profiling juga akan menjadi dasar Pj Gubernur Heru untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, baik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN hingga kementerian/lembaga terkait lainnya.
(DES)