News

Buka Rakor Dikdasmen, Gibran Minta Sistem Zonasi, Program Merdeka hingga UN Dikaji Ulang 

Binti Mufarida 11/11/2024 11:09 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah. (Binti Mufarida/MPI)

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Dalam kesempatan itu, Gibran meminta agar dilakukan pengkajian terkait masalah zonasi, program Merdeka Belajar, hingga Ujian Nasional (UN).

Awalnya, Gibran membeberkan surat aduannya ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo tentang masalah zonasi kepada mantan Menteri Pendidikan saat itu Nadiem Makarim.

"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota," kata Gibran di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Namun, Gibran menegaskan bahwa Menteri Pendidikan dan Menengah saat ini Abdul Mu'ti diyakininya bisa mengatasi masalah zonasi hingga Ujian Nasional.

"Tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah Ujian Nasional," katanya. 

Bahkan, kata Wapres Gibran, dia pun telah berkoordinasi dengan Abdul Mu'ti usai kembali retreat dari Akmil Magelang selama tiga hari.

"Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," katanya.

Wapres Gibran pun menegaskan bahwa zonasi adalah program yang baik. Namun, yang menjadi masalah adalah guru yang kurang merata jumlahnya.

"Jadi Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama Rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata," kata dia.

"Ada provinsi, tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri," kata Gibran.

(Nur Ichsan Yuniarto)

SHARE