News

COP29 Dikecam karena Hanya Alokasikan Rp4.783 Triliun untuk Aksi Iklim

Ahmad Islamy 25/11/2024 07:57 WIB

Negara-negara berkembang mengkritik rancangan kesepakatan pendanaan iklim yang dinegosiasikan pada COP29 di Baku, Azerbaijan.

COP29 diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, bulan ini. (Foto: Istimewa)

IDXChannel – Negara-negara berkembang mengkritik rancangan kesepakatan pendanaan iklim yang dinegosiasikan pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP29) di Baku, Azerbaijan. Sebab, besaran dana yang diajukan dalam rancangan tersebut dinilai jauh dari kata memadai.

Minggu (24/11/2024) pagi waktu setempat, sekitar 200 negara menyetujui alokasi setidaknya USD300 miliar (sekira Rp4.783 triliun) per tahun bagi negara-negara miskin untuk memerangi pemanasan global. India dan negara-negara Afrika khususnya berpendapat bahwa jumlah yang diusulkan untuk aksi iklim itu jauh di bawah USD1,3 triliun yang diminta oleh negara-negara berkembang.

"India tidak menerima usulan dalam bentuknya saat ini. Jumlah yang diusulkan sangat sedikit," kata negosiator India Chandni Raina, seperti dikutip oleh The Indian Express.

"Jumlah tersebut tidak akan memungkinkan tindakan iklim yang kondusif yang diperlukan untuk kelangsungan hidup negara kita," ujarnya.

Sementara kepala delegasi Afrika, Ali Mohamed, juga menyatakan ketidakpuasannya dengan kesepakatan tersebut. Menurut dia, besaran yang termaktub dalam proposal itu jauh panggang dari api.

"Kami siap mencapai kesepakatan di sini di Baku, dan memang kami harus mencapai kesepakatan yang ambisius dalam segala hal, tetapi kami tidak siap menerima hal-hal yang melewati batas merah kami," kata Mohamed.

COP29 berlangsung di Baku sejak bulan ini. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 80 kepala negara dan pemerintahan, termasuk Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Serbia Aleksandar Vucic, Presiden Polandia Andrzej Duda, dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. 

Sejumlah perwakilan organisasi internasional juga berpartisipasi dalam konferensi tersebut, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, dan kepala Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi.

(Ahmad Islamy Jamil)

SHARE