Demi Tekan Polusi Udara, Pengamat Usul Motor Ikut Ganjil Genap
Pengamat Universitas Trisakti menyebut kebijakan ganjil genap harusnya diterapkan ke motor karena kendaraan roda dua itu paling mendominasi di jalanan Jakarta.
IDXChannel – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mencari jalan keluar mengurangi polusi udara di ibu kota. Beberapa pihak mengusulkan perluasan kebijakan ganjil genap (Gage).
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, kebijakan Gage bertujuan mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Sementara kebijakan work from home bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinisi DKI tidak efektif untuk menekan tingkat polusi udara di Jakarta.
Joga mengatakan saat ini kebijakan Gage hanya diberlakukan untuk kendaraan roda 4 saja, padahal kendaraan roda 2 paling mendominasi jalan di Jakarta. Bahkan jumlah rerata pemotor harian di DKI Jakarta sendiri berkisar 19 juta kendaraan yang melintas di jalanan ibu kota.
"Fokusnya motor harus kena Gage, dan berlaku se-Jabodetabek, karena yang masuk kendaraan itu bukan di Jakarta saja, Jabodetabek juga penyumbang terbanyak," ujar Joga dalam Market Review IDXChannel, Selasa (29/8/2023).
Menurutnya, upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah kendaraan konvensional dalam rangka menurunkan tingkat emisi karbon masih terlihat tanggung-tanggung. Bahkan Gage untuk mobil pun tidak berkontribusi banyak dalam pengurangan jumlah kendaraan di jalanan karena penegakan hukum yang lemah hingga manipulasi plat palsu.
"Kalau ini penerapannya tanggung-tanggung tadi maka penerapannya tidak akan efektif, jadi walaupun sudah mulai dikerjakan tetapi belum optimal juga," lanjutnya.
Sedangkan untuk kebijakan work frome home, Joga melihat kebijakan tersebut sebetulnya cukup efektif untuk menekan mobilitas masyarakat dan akhirnya penggunaan kendaraan juga berkurang. Hal itu bisa berkaca juga bagaimana ketika terjadi pandemi dan pengetatan mobilitas yang sudah diterapkan oleh Pemerintah.
Namun saat ini kebijakan tersebut belum bersama-sama dilakukan, baik itu untuk ASN di kantor kementerian, kantor swasta, hingga anak sekolah yang juga tidak boleh luput dari perhatian pemerintah.
"Kebijakan work frome home, sekarang ini baru hanya ASN DKI Jakarta dan hanya beberapa kementerian, kalau mau seluruh pihak, misal ASN se-jabodetabek, harus juga melibatkan pihak swasta terutama yang tidak terkait dengan layanan langsung seperti rumah sakit, petugas lalin, bengkel dan lainnya," kata Joga.
Anak-anak sekolah pun menurutnya paling penting untuk diterapkan kebijakan belajar dari rumah. Bukan cuma mengurangi polusi udara, tapi data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak dan lansia paling rentan untuk terpapar penyakit akibat polusi udara di Jakarta.
"Data Dinas Kesehatan sudah menunjukkan bahwa ada ratusan ribu lebih warga DKI Jakarta yang melaporkan terpapar ISPA maupun asma," jelasnya.
(FRI)