Depan Anggota OECD, Airlangga Klaim Pemilu 2024 Kian Matang dan Dinamis
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim demokrasi Indonesia semakin matang karena telah melewati dengan baik proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengklaim demokrasi Indonesia semakin matang karena telah melewati dengan baik proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga di hadapan Kepala Perwakilan Negara Anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menurutnya, Pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang, dinamis, dan beragam. Khususnya, para pemilih mendukung pemerintahan baru yang menjanjikan stabilitas dan kemakmuran.
“Bulan ini, Pemilu nasional kita menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin matang, dinamis, dan beragam. Khususnya, para pemilih mendukung pemerintahan baru yang menjanjikan stabilitas dan kemakmuran,” ujar Airlangga, Jakarta, Rabu (28/2/2024) malam.
Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan 205 juta pemilih dan salah satu tingkat partisipasi pemilih tertinggi di antara anggota OECD.
“Kami juga bertemu setelah peristiwa penting bagi Indonesia,” paparnya.
Tak hanya itu, Airlangga juga memaparkan target pemerintah terhadap pertumbuhan makro ekonomi nasional di level 6-7 persen dalam dalam 20 tahun ke depan. Menurutnya, Indonesia bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah dan berkembang menjadi negara berpendapatan tinggi.
“Perekonomian Indonesia perlu tumbuh minimal 6 persen hingga 7 persen dalam 20 tahun ke depan untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah dan berkembang menjadi negara berpendapatan tinggi,” paparnya.
Dalam jangka menengah, lanjut dia, pemerintah fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing di kancah internasional. Tujuannya untuk merevitalisasi pertumbuhan ekonomi agar Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih tinggi.
Indonesia juga mempersiapkan pemerintahan yang akan datang untuk mengembangkan rencana pembangunan jangka menengah atau periode 2025-2029. Selain itu, menyelesaikan rencana pembangunan jangka panjang nasional selama 2025-2045.
“Kami memiliki peluang unik untuk memperkuat kebijakan dan perencanaan nasional guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan di 17 ribu pulau kami dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal,” beber dia.
(YNA)