Dewan Pers Soroti Fenomena Ledakan Informasi di Ruang Publik, Didominasi Muatan Kurang Berkualitas
Ruang publik saat ini semakin melebar dan bersifat bebas. Salah satunya adalah seperti media sosial.
IDXChannel - Dewan Pers menyoroti fenomena ledakan informasi di ruang publik yang terus terjadi di era digital saat ini. Menurutnya, hal tersebut lebih mempengaruhi masyarakat dibandingkan dengan produk pers.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat mengatakan, ruang publik saat ini semakin melebar dan bersifat bebas. Salah satunya adalah seperti media sosial. Namun, kondisi itu tidak dibarengi dengan kualitas informasi yang dimuat di dalamnya.
“Misalnya banyaknya hoaks, kemudian kualitas informasi yang tidak bermutu yang saya kira ini ruang publik, wacana publik itu isinya sebagian tidak berkualitas,” kata Komaruddin dalam Konferensi Pers Penyampaian Kinerja Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Dia melanjutkan, salah satunya seperti dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto. Komaruddin menilai, informasi yang beredar di ruang publik dari pidato Presiden yang berisi agenda strategis bangsa justru malah didominasi oleh sampiran-sampiran tertentu.
“Bahkan yang viral menjadikan heboh mendominasi itu kan sebagian efek dari sampiran pidato-pidato presiden misalnya," katanya.
"Pidato-pidato yang strategis, yang mendasar secara agenda bangsa itu kadang dikalahkan oleh ucapan-ucapan sampiran-sampiran seperti misalnya gaji pengupas bawang, kemudian hasil penggilingan padi yang dua triliun sebulan," lanjutnya.
Dia menambahkan, kondisi tersebut menjadikan ruang publik justru diisi oleh berbagai hal yang tidak substansial. Maka dari itu, Komaruddin menilai perlu adanya pembeda antara konteks strategi pembangunan dalam video Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan.
“Kemudian apa lagi yang ngisi di ruang publik itu? Petani yang jalan-jalan ke luar negeri. Yang itu semua mendapatkan pujian dari Presiden bahwa MBG sukses. Padahal juga banyak kasus-kasus. Nah, itu sesungguhnya bagi saya perlu dibedakan dari strategi pembangunan visi Presiden Prabowo. Tapi yang dominan di ruang publik ini adalah hal-hal yang tidak substansial,” kata Komaruddin.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, seharusnya pemerintah sendiri bisa mengamankan pidato tersebut agar apa yang disampaikan dalam pidato merupakan inti dari pembangunan bangsa dan seharusnya menjadi informasi yang mendominasi di ruang publik.
“Tapi pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Satu, mungkin pidato Presiden itu ada unsur mungkin candaan, selingan dan kedua, kemudian itu dibiarkan mengisi ruang publik. Jadi mestinya entah Bakom, entah Komdigi, atau apa itu mengamankan, mengawal pidato yang inti yang itu hendaknya mengisi ruang publik,” katanya.
Komaruddin menegaskan bahwa berbagai hal perlu diantisipasi bahkan dimitigasi dengan baik guna dominasi informasi yang lebih berkualitas di ruang publik.
“Dan ini ke depan, hemat saya perlu dimitigasi, diantisipasi sebaiknya bagaimana. Sebab kalau yang dominan itu ruang publik, setelah ruang publik kemudian tidak dikendalikan dengan baik dan itu kemudian berkembang jadi liar, penuh waktu informasi, yang rugi adalah masyarakat,” kata Komaruddin.
(Nur Ichsan Yuniarto)